FUNGSI PELAYANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

A. Wahab Sudinata, NPM: 129313015 (2018) FUNGSI PELAYANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img] Text
Jurnal - Copy.rtf

Download (191kB)

Abstract

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas pertama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, memberikan pemenuhan terhadap hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Namun dalam pelaksanannya terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih adanya pelayanan yang berbelit-belit, lamanya waktu pelayanan, adanya diskriminasi membuat kondisi ini semakin tidak kondusif sehingga akan menciptakan kondisi yang tidak kompetitif dan tidak sensitif terhadap perbaikan secara menyeluruh. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat suatu penelitian yang berjudul: “Fungsi Pelayanan Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil.” Adapun hasil penelitiannya menunjukan bahwa Peran aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, dilakukan melalui strategi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta penerapan sistem informasi administrasi kependudukan. Kendala yang dihadapi aparat pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disebabkan oleh: 1) ketidakpastian pelayanan yang mencakup adanya ketidakpastian waktu, biaya dan prosedur pelayanan; 2) Diskriminasi pelayanan; 3) Masih kecilnya kewenangan untuk mengambil dikresi membuat pejabat birokrasi tidak mampu mengembangkan inisiatif dan kreativitas dalam penyelenggaraan pelayanan public; serta 4) Masih kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Upaya yang dilakukan aparat pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi kendala pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dihubungkan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan good governance, dilakukan melalui pengaplikasian e-government yang diwujudkan melalui peran aktif masyarakat yang sangat tinggi, dimana masyarakat secara mandiri mengisi berbagai formulir sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.

Item Type: Thesis (Disertasi(S3))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2018
Depositing User: asep suryana
Date Deposited: 18 Sep 2018 03:49
Last Modified: 18 Sep 2018 03:49
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/36473

Actions (login required)

View Item View Item