FUNGSI PELAYANAN APARAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Oleh:
A. Wahab Sudinata
NPM: 129313015

ABSTRAK
Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas pertama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, memberikan pemenuhan terhadap hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Namun dalam pelaksanannya terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih adanya pelayanan yang berbelit-belit, lamanya waktu pelayanan, adanya diskriminasi membuat kondisi ini semakin tidak kondusif sehingga akan menciptakan kondisi yang tidak kompetitif dan tidak sensitif terhadap perbaikan secara menyeluruh. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat suatu penelitian yang berjudul: “Fungsi Pelayanan Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil.” Adapun hasil penelitiannya menunjukan bahwa Peran aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, dilakukan melalui strategi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta penerapan sistem informasi administrasi kependudukan. Kendala yang dihadapi aparat pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disebabkan oleh: 1) ketidakpastian pelayanan yang mencakup adanya ketidakpastian waktu, biaya dan prosedur pelayanan; 2) Diskriminasi pelayanan; 3) Masih kecilnya kewenangan untuk mengambil dikresi membuat pejabat birokrasi tidak mampu mengembangkan inisiatif dan kreativitas dalam penyelenggaraan pelayanan public; serta 4) Masih kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Upaya yang dilakukan aparat pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi kendala pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dihubungkan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan good governance, dilakukan melalui pengaplikasian e-government yang diwujudkan melalui peran aktif masyarakat yang sangat tinggi, dimana masyarakat secara mandiri mengisi berbagai formulir sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.

ABSTRACT
The affairs of population administration and civil registration get the first priority in handling the improvement of service quality that is needed by the community. With the enactment of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law No. 24 of 2013, provides fulfillment of administrative rights such as public services and protection relating to population documents without discriminatory treatment. However, in the implementation of population and civil administration administration services, there is still a convoluted service, length of service time, discrimination makes this condition less conducive so it will create conditions that are not competitive and insensitive to overall improvement. Based on these problems, the author made a study entitled: "Service Functions of District/City Regional Government Officials in the Regional Environment of West Java Province in the Field of Population and Civil Registry." The results show that the role of local government officials in improving population and civil registration services according to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law No. 24 of 2013, carried out through a policy strategy to improve the quality of population and civil registration services, as well as the application of population administration information systems. Constraints faced by local government officials in the West Java Province in population and civil registration services are caused by: 1) service uncertainty which includes uncertainty in time, costs and service procedures; 2) Discrimination of services; 3) The small authority to take the secretion makes bureaucratic officials unable to develop initiative and creativity in the delivery of public services; and 4) There is still a lack of knowledge about the importance of population documents. Efforts made by local government officials in the West Java Province in the face of obstacles to population and civil registration services are linked to the Population Administration Act in order to realize good governance, carried out through the implementation of e-government that is realized through a very high active role of society, where the community independently fill out various forms according to the services needed.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukur, M., Aspek Kepemimpinan Dalam Birokrasi (Pengembangan Kemampuan Administrasi Dalam Menunjang Pembangunan Nasional, Persadi, Ujung Pandang, 1984.
Agus Prianto, Menakar Kualitas Pelayanan Publik, Intrans Publishing, Malang, 2005.
Aini, Nurul dan Ng. Philipus, Sosiologi dan Politik, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2004.
Ambar Teguh Sulistiyani (ed), Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
Amitai Etzioni, Organisasi-Organisasi Modern, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
Atik dan Ratminto, Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Baharudin Lopa, Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
Bayu Suryaningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, IIP, Jakarta, 1979.
Dadang Juliantara (ed), Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005.
Faturochman (ed), dkk, Dinamuka Kependudukan dan Kebijakan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2004.
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005.
Iswanto, Pengantar Ilmu Hukum, UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed, Purwokerto, 2011.
J. S. Badudu dan Moh. Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
Jack, H. Knoff dan Gary J. Miller, Reforming Bureaucracy the Politics of Intitutional Choice, Prentice-Hall, Inc, 1987.
Kristiadi JB., Administrasi Pembangunan dan Administrasi Keuangan, dalam JIIS, Nomor 2 Tahun 1992.
LAN, “Penerapan Good Governance di Indonesia”, Laporan Kajian Tahun 2007.
Luckman dan Sorensen, Medical Surgical Nursing (ed. ke-4), W.B Saunders Company, Philadelphia, 1993.
M.Mas’ud Said dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk, Birokrasi dalam Polemik, Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
Miftha Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.2. Lihat juga Keith Dowding, The Civil Service, Routledge Publisher, New York, N.Y, 1995.
Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Osborne, David, Ted, Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.
Said Rusli, Ilmu Kependudukan, LP3ES, Djambatan, Jakarta, 1996.
Sinambela Litjan Poltak, dkk, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
SF. Marbun, dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2004.
Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Armico, Bandung, 1986.
Soekanto, Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil, Coriena, Jakarta, 1985.
_____, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
Sofian Effendi, Kebijaksanaan Publik Berwawasan Pemerataan, dalam Akhmad Zaini Abar (ed), Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru, Fisipol-UGM, Yogyakarta, 1990.
Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992.
Tamin Feisal, Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara, Belantika, Jakarta, 2004.
Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Jakarta, 2002.
Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Ke empat);
Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Tap MPR No IX/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

SUMBER LAIN
Agus Sofyan, Kinerja Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Jurnal PSIP, Universitas YAPIS Papua, Tanpa Tahun.
Angie Febiy Regina Siwu, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Jurnal AN, Kota Bitung, Tanpa Tahun.
Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.
Bernard Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jurnal Hukum “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
Delasnova Lumintang, Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Hukum Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
Faturochman (ed), dkk, Dinamuka Kependudukan dan Kebijakan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2004.
Gelar Munggaran Hendrayana, Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang (Studi Kebijakan Pembuatan e-KTP). Skripsi FISIP Universitas Pasundan, Bandung. 
Hadisuprapto, Paulus, “Ilmu Hukum dan Pendekatannya”, Makalah Dalam Rangka Dies Natalis F. Hukum UNDIP, Tanggal 17 Januari 2006, Semarang. 
Jan Michiel Otto, Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden, Terjemahan Tristam Moeliono, Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003.
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1970.
Moeljarto Tjokrowinoto, dkk, Birokrasi dalam Polemik, Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
Muhammad Nasrun A., Krisis Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004.
Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
Yenny Rahmawati, Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Skripsi FE Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2017.