PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA MEMAJUKAN PENDIDIKAN NASIONAL

SUHANDA, NPM : 129313012 and CO.Promotor:, Prof.Dr.H.Mashudi,SH.,MH (2018) PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA MEMAJUKAN PENDIDIKAN NASIONAL. Disertasi(S3) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text Artikel Suhanda.docx Download (57kB)

Abstract

Disertasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman pengaturan dan pelaksanaan kewenangan bidang pendidikan menengah antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratdan untuk menemukan konsep yang dapat dijadikan dasar pemikiranbagi pengaturan dan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikantersebut untuk kemajuan pendidikan nasional.Perubahan UU No. 32 tahun 2004 ke UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahbertujuan agar adanya hubungan yang harmonis dan sinergis antar tingkatan dan susunan pemerintahan serta untuk meningkatkan efektivitas urusan pemerintahan.Namun pengaturan urusan bidang pendidikan menengah diatur dua undang-undang yang saling bertentangan sehingga menimbulkan sengketa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengalihan kewenangan tersebut belum tentu menghasilkan pendidikan yang lebih maju. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah provinsi untuk membuktikan bahwa pendidikan yang dikelola oleh provinsi lebih baik atau lebih buruk dibanding dikelola oleh kabupaten/kota. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksaanaan kewenangan di bidang pendidikan menengah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi diJawa Baratadalah pengaturan dan pelaksanaannya belum harmonis dan sinergis, baik antara UU Sisdiknas dengan UU Pemda maupun antara Perda Daerah Provinsi Jawa Barat dengan UU Pemda, serta pelaksanaannya belum sinergis antara susunan dan tingkatan Pemerintahan baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, maupun antara sekolah dengan pemerintah pusat dan daerah Provinsi di Jawa Barat, terutama menyangkut UNBK dan pungutan kepada orang tua serta pelaksanaan kurikulum. Serta terkendala sengketa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan menengah merupakan kewenangan daerah provinsi sehingga asas yang tepat untuk masalah ini adalah asas lex posterior derogat legi priori sehingga UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku dan UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 tentang Pemda yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan menengah di provinsi Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Konsep yang dapat dijadikan dasar pemikiran bagi pengaturan dan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Provinsi di Jawa Barat untuk kemajuan pendidikan nasional adalah sinergitas, yaitu satu kesatuan yang utuh, kuat antara elemen satu dengan yang lainnya, saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan dengan syarat adanya komitmen, saling mempercayai, komunikasi yang efektif, bekerjasama, koordinasi serta menghilangkan faktor penghambat antara susunan dan tingkatan pemerintahan baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sampai pada satuan pendidikan . Sinergitas sangat penting dan berperan dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan masyarakat sejahtera, khususnya untuk kemajuan pendidikan nasional di Jawa Barat umumnya di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	05 Sep 2018 08:12
Last Modified:	10 Dec 2019 07:20
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35945

Actions (login required)

View Item