SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA FREELANCE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PT. HADENA INDONESIA DENGAN SISTEM MULTI LEVEL MARKETING DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA

Deden Ahmad Rohendi, 131000256 (2018) SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA FREELANCE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PT. HADENA INDONESIA DENGAN SISTEM MULTI LEVEL MARKETING DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img]
Preview
Text
Bab III.pdf

Download (301kB) | Preview
[img] Text
Bab IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (316kB)
[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (56kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab II.pdf

Download (446kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (19kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (245kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab I.pdf

Download (351kB) | Preview
[img] Text
Bab V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (90kB)

Abstract

Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seseorang dapat bekerja menjadi freelancer pada perusahaan dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) industri dan perdagangan PT. Hadena Indonesia. Hubungan kerja antara freelancer dengan PT. Hadena Indonesia berasal dari perjanjian kerja freelance yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Salah satu hak pekerja/freelancer adalah mendapatkan upah berdasarkan sistem pengupahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis sistem pengupahan pekerja freelance di perusahaan industri dan perdagangan PT. Hadena Indonesia dengan sistem multi level marketing di Kota Bandung, akibat hukum terhadap sistem pengupahan pekerja freelance yang tidak sesuai dengan yang diperjanjiakan pada perusahaan industri dan perdagangan PT. Hadena Indonesia cabang Kota Bandung dikaitkan dengan buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta cara penyelesaian sengketa terhadap sistem pengupahan pekerja freelance pada perusahaan industri dan perdagangan PT. Hadena Indonesia cabang Kota Bandung dikaitkan dengan buku III Kitab Undangundang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu analisa terhadap peraturan dalam Buku III KUHPerdata yang terkait dengan hal-hal yang menjadi permasalahan. Tahap penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yakni mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier, dilanjutkan dengan penelitian lapangan melalui dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen yang menelaah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu data kepustakaan dan data lapangan serta analisis data secara yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sistem pengupahan pekerja freelance di perusahaan industri dan perdagangan PT. Hadena Indonesia dengan sistem multi level marketing adalah sistem pengupahan menurut prestasi (upah potongan) dengan penerapan sistem atau skema piramida dalam marketing plan nya yang menyerupai sistem multi level marketing, akibat hukum terhadap sistem pengupahan pekerja freelance yang tidak sesuai dengan yang diperjanjiakan pada perusahaan industri dan perdagangan PT. Hadena Indonesia adalah tidak mempunyai kekuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata dan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata dan penyelesaian sengketa terhadap sistem pengupahan pekerja freelance pada perusahaan industri dan perdagangan PT. Hadena Indonesia dapat diselesaikan melalui perjanjian damai sebagaimana telah diatur dalam Buku III Bab ke-18 tentang Perdamaian dari Pasal 1851-1864 KUHPerdata. Kata Kunci : Sistem, Pengupahan, Pekerja, Freelance

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 02 Mar 2018 07:13
Last Modified: 02 Mar 2018 07:13
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33769

Actions (login required)

View Item View Item