TANGGUNGJAWAB ALFAMART TERHADAP PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RESTITUSI SEBAGAI DONASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Iis Rahmawati, 131000302 (2017) TANGGUNGJAWAB ALFAMART TERHADAP PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RESTITUSI SEBAGAI DONASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
Preview	Text H. BAB III.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (307kB) | Preview

Abstract

Sistem pengembalian uang kembalian pelanggan pada industri retail seperti minimarket alfamart memberikan perbandingan kedudukan konsumen lebih lemah daripada dengan kedudukan pelaku usaha. Dengan adanya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kekuatan hukum bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang sama dengan pelaku usaha, serta untuk menumbuhkan kesadaran konsumen akan haknya terhadap pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan juga menumbuhkan kesadaran akan kewajiban pelaku usaha. Permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah pengaturan mengenai praktik pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha yang pada prinspnya adalah diperbolehkan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang restitusi pembelian barang sebagai donasi yang dikelola dan dipungut oleh pasar swalayan, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap informasi dan transparansi pemungutan donasi, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang uang kembaliannya tidak sesuai dengan hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah Deskriptif Analisis, dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang dipergunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier terkait dengan perlindungan konsumen yang diperoleh dari data kepustakaan, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data sebagai pendukung primer, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan , selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas mengenai uang kembalian pelanggan pada industri retail, namun dalam ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata dimana tindakan pengembalian uang yang tidak dengan alat yang sah dilakukan pelaku usaha merupakan tindakan wansprestasi. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability) yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan karena kesalahan tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum dan produk (product liability) yang secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khusunya produsen yang barang produknya merugikan konsumen. Setiap komsumen yang merasa dirugikan haknya oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yakni melalui BPSK dan YLKI atau melalui peradilan umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Pengembalian Uang.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	18 Oct 2017 02:59
Last Modified:	18 Oct 2017 02:59
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30944

Actions (login required)

View Item