KLAUSULA EKSONERASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN KONSTRUKSI BTN IB ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG SYARIAH BANDUNG DENGAN PT. WOODLANDS PROPERTINDO GROUP DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

RICHIE GRIFFTI DWITYA, 131000048 (2017) KLAUSULA EKSONERASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN KONSTRUKSI BTN IB ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG SYARIAH BANDUNG DENGAN PT. WOODLANDS PROPERTINDO GROUP DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (580kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB) | Preview

Abstract

Akad yang biasa digunakan dalam perbankan syariah biasanya mengandung klausula-klausula tidak wajar yang memberatkan sepihak, klausula tersebut dikenal dengan klausula eksonerasi seperti hal nya dalam akad pembiayaan konstruksi BTN iB antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang syariah Bandung dengan PT. Woodlands Propertindo Group. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu bagaimana klausula eksonerasi dalam akad pembiayaan kontruksi BTN iB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang syariah Bandung dengan PT. Woodlands Propertindo Group dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bagaimana akibat hukum dari akad yang mengandung klausula eksonerasi dalam pembiayaan konstruksi BTN iB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang syariah Bandung dengan PT. Woodlands Propertindo Group dihubungkan dengan KUHPerdata dan UUPK, serta bagaimana Perlindungan hukum terhadap akad yang mengandung klausula eksonerasi dalam pembiayaan konstruksi BTN iB pada PT. Bank Tabungan Negaran (Persero) Tbk cabang syariah Bandung dengan PT. Woodlands Propertindo Group dihubungkan dengan KUHPerdata dan UUPK. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data secara yuridis kualitatif dengan pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi, melakukan telaahan terhadap draf akad pembiayaan konstruksi BTN iB, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan hukum yang ada akibat klausula eksonerasi dalam akad pembiayaan konstruksi BTN iB tersebut, dan memberikan presepsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah klausula eksonerasi dalam akad pembiayaan konstruksi BTN ib berbentuk pembebasan dari tanggung jawab, pembatasan jumlah ganti rugi sepenuhnya, serta pembatasan terhadap tindakan PT. Woodlands Propertindo Group dalam melakukan tindakan bisnis. Secara teoretis yuridis perjanjian tersebut tidak memenuhi elemen-elemen dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata dan asas-asas dalam KUHPerdata serta Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Akibat hukum dari akad yang mengandung klausula eksonerasi pada pembiayaan konstruksi BTN iB adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan materil (substantif) dari suatu perjanjian baku dan tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Kemudian menurut UUPK akad yang memuat klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UUPK, dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak. KUHPerdata memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akad yang mengandung klausula eksonerasi, yaitu dengan adanya asas itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata), Pasal 1494 KUHPerdata berupa pembatalan akad, Pasal 1335 KUHPerdata tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pasal 1243 KUHPerdata ganti rugi serta UUPK memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah bank dimulai dari perlindungan umum dalam Pasal 2 UUPK yang menyebutkan adanya lima azas perlindungan konsumen, Pasal 7 butir b UUPK, Pasal 7 butir c, Pasal 15 UUPK, dan ancaman sanksi yang lebih tegas terhadap bank yaitu pada Pasal 62 Ayat 1 dan pasal 63 UUPK. Kata Kunci : Klausula, Eksonerasi, Akad, Pembiayaan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	01 Aug 2017 01:59
Last Modified:	01 Aug 2017 01:59
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28420

Actions (login required)

View Item