SENATOR GIOVANI PUTRA ARLOND, NPM : 111000297 (2016) PERTENTANGAN TERHADAP PASAL 167 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT DENGAN PEMBAYAR PESANGON DENGAN MENGGUNAKAN UANG PENSIUN BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (254kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (527kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (380kB) | Preview |
|
|
Text
Dafpus.pdf Download (269kB) | Preview |
Abstract
Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi secara nasional dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan tertentu, salah satunya adalah kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan. Perhatian pemerintah yang dituangkan dalam ketentuan itu adalah pemberian pesangon bagi karyawan yang berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha atau pemberi kerja diwajibkan untuk membayar sejumlah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan. Di sisi lain pemerintah juga memperhatikan nasib karyawan setelah tidak bekerja lagi karena mencapai usia tertentu. Dalam rangka memberikan kesinambungan penghasilan setelah purna bakti dan memberikan ketenangan bekerja Dana Pensiun. Namun dalam pelaksanaan terkadang timbul konflik antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran pesangon dengan menggunakan uang pensiun terhadap pensiunan BRI. Penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai pertentangan hukum dan penyelesaian terhadap Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pembayar pesangon. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, dogma, ataupun dalam peraturan perundang-undangan, tahapan penelitian kepustakaan (library research) mencari konsep/teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer dan analisis data secara yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif dan kualitatif karena analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi Hasil penelitian ini menunjukkan pembayaran pesangon dengan menggunakan uang pensiun sebagaimana diatur pada Pasal 167 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan dengan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalah terhadap Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja maka perlu dilakukan baik melalui penyempurnaan peraturan perundangan maupun kebijakan lain. Penyempurnaan peraturan perundangan misalnya bisa mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dapat membentuk Peraturan Pemerintah sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UndangUndang tersebut. Kata Kunci: Pembayaran Pesangon, Dana Pensiun, Kepastian Hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 30 Sep 2016 15:20 |
| Last Modified: | 05 Oct 2016 12:19 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13412 |
Actions (login required)
 |
View Item |
