DWI NUR AINI HABIBAH, NPM. 121000284 (2016) ASPEK HUKUM YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA OJEK BERBASIS APLIKASI ATAU ONLINE (GO-JEK). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
7. KATA PENGANTAR.pdf Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
8. DAFTAR ISI.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB I.pdf Download (176kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB II.pdf Download (294kB) | Preview |
|
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (112kB) | Preview |
|
|
Text
15. LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
3. LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.pdf Download (94kB) | Preview |
Abstract
Seiring berkembangnya zaman kini ojek motor pun bermetamorfosis menjadi ojek berbasis aplikasi atau online yang dirasa lebih efisien, murah, aman dan nyaman. Dimotori oleh Go-Jek, diikuti munculnya perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama lainnya. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran teknologi transportasi berbasis aplikasi kini membantu masyarakat di tengah lesunya perekonomian saat ini. Selain muncul gesekan antara ojek online dengan ojek pangkalan, legalitas transportasi roda dua pun dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum yang timbul dari kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online (Go-jek) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa (penumpang) ojek berbasis aplikasi atau online (Go-jek) terhadap kemungkinan risiko yang terjadi, untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online (Gojek). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dianalisis sacara yuridis kualitatif yang disempurnakan dengan metode penafsiran melalui kontruksi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, aspek hukum yang timbul dari kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online ini meliputi aspek hukum perjanjian, aspek hukum informasi transaksi elektronik, aspek hukum pengangkutan, aspek hukum ketenagakerjaan, aspek hukum kemitraan, aspek hukum perlindungan konsumen, aspek hukum perusahaan, dan aspek hukum asuransi, dimana peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang tentang Angkutan Jalan. Dalam faktanya tanggung jawab yang diberikan PT. Gojek Indonesia atas kemungkinan risiko yang terjadi terhadap costumer Go-jek masih sabatas tanggung jawab pribadi dari kedua belah pihak yaitu driver (pelaku usaha pemberi jasa ojek) dan PT. Go-jek Indonesia (pelaku usaha jasa teknologi) selaku pelaku usaha yang menjalin kemitraan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online (Gojek) diantaranya; Pertama, dari segi substansi hukum, yaitu diharapkan pemerintah dapat segera membuat regulasi terhadap kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi secara bijaksana dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan; Kedua, segi struktur hukum, pemerintah dapat membentuk tim atau lembaga pengawasan khusus terhadap kegiatan usaha transportasi berbasis aplikasi atau online, dan; Ketiga, kultur atau budaya masyarakat, berupa pemberian pemahaman dan edukasi hukum terhadap pentingnya kesadaran hukum baik terhadap konsumen maupun bagi pelaku usaha. Kata Kunci : Aspek Hukum, Kegiatan Usaha, Ojek Berbasis Aplikasi (Gojek). 1
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 15 Sep 2016 14:26 |
| Last Modified: | 15 Sep 2016 14:26 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/12013 |
Actions (login required)
 |
View Item |
