STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI YANG MENIKAHKAN DI ANGGAP TIDAK SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ELMA RATNA WULAN, NPM. 121000209 (2016) STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI YANG MENIKAHKAN DI ANGGAP TIDAK SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (80kB) | Preview
Preview	Text E. KATA PENGANTAR.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (239kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
Preview	Text L. LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (107kB) | Preview

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali, menurut undang-undang perkawinan wali nikah adalah rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikah. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, maka status hukum perkawinan yang menggunakan wali palsu ada dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada. Dan tidak berlaku surut kepada status anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut, anak tersebut tetap menjadi anak yang sah dari perkawinan orang tuanya yang telah dibatalkan. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber hukum sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Perkawinan yang dibatalkan karena wali yang menikahkan dianggap tidak sah berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan salah satu syarat perkawinan yang sah adalah adanya wali yang sah. Status hukum perkawinan yang dilakukan melalui wali palsu berdasarkan undangundang perkawinan dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi. Perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut pada status hukum anak, tetap mendapat perlindungan hukum sebagaimana halnya anak dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut hokum. Kata-kata kunci : Status Hukum Anak, Perkawinan Yang Dibatalkan, Wali, Tidak Sah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	10 Sep 2016 16:02
Last Modified:	10 Sep 2016 16:02
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11745

Actions (login required)

View Item