PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

LAZUARDI BUANA, RIZKI (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
RIZKI LAZUARDI BUANA.pdf

Download (186kB) | Preview

Abstract

Kepemilikan senjata tajam tanpa izin merupakan persoalan hukum pidana yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Pengaturan mengenai perbuatan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang melarang seseorang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi persoalan penafsiran, terutama terhadap unsur “tanpa hak” dan “tanpa izin”, serta penentuan alasan yang dapat membenarkan kepemilikan atau penguasaan senjata tajam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan praktik penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pertimbangan dalam perkara terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil yang menitikberatkan pada terpenuhinya perbuatan yang dilarang, sehingga akibat berupa timbulnya korban atau terganggunya ketertiban tidak harus terjadi terlebih dahulu. Karakter preventif ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan senjata tajam. Namun, penerapannya belum sepenuhnya seragam karena undang-undang tidak memberikan batasan operasional yang memadai mengenai makna “tanpa hak” dan alasan sah kepemilikan. Senjata yang dibawa untuk menunjang pekerjaan, menjalankan kegiatan adat, atau melindungi diri dapat dinilai berbeda bergantung pada konteks, bukti, dan pertimbangan aparat penegak hukum. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penanganan antardaerah maupun antarperkara, sekaligus memengaruhi kepastian dan rasa keadilan. Pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya ditetapkan semata-mata berdasarkan ditemukannya senjata tajam pada seseorang. Penegak hukum perlu membuktikan perbuatan yang didakwakan, sifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan pelaku, serta menilai kemungkinan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum perlu dilakukan secara hati-hati, konsisten, dan 1 proporsional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan pedoman penafsiran yang lebih jelas mengenai kategori senjata, unsur tanpa hak, serta pengecualian yang dapat diterima.

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User: Mr soeryana soeryana
Date Deposited: 12 Nov 2026 01:46
Last Modified: 12 Nov 2026 01:46
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85678

Actions (login required)

View Item View Item