Puspitasari, Gitta (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRASI ATAS PENGURUSAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH MASYARAKAT DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)”. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
GITTA.pdf Download (823kB) | Preview |
Abstract
Pelekatan pertanggungjawaban yang seharusnya pada BPN atas ketidakcocokan data yuridis dan data lapangan, malah diperluas atau bahkan dapat dikatakan dibiaskan pada PPAT yang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat apalagi kewenangan pelaksanaan pendaftaran tanah dan berimbas pada kerugian yang diderita masyarakat. Identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi atas pengurusan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional yang merugikan masyarakat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengurusan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, serta bagaimana konsep pengurusan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional dalam perbandingan dengan Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti, Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, tahap penelitian menggunakan kepustakaan dan lapangan, teknik pengumpulan data didasarkan pada studi kepustakaan dan studi lapangan, alat pengumpulan data didasarkan pada penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan secara kualitatif Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi atas pengurusan sertipikat hak atas tanah oleh BPN yang merugikan masyarakat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah dilakukannya pencabutan atau pembatalan sertipikat. Selian itu, mendasarkan pada Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, sanksi administrasi dapat dilekatkan apabila anggota BPN dengan sengaja ataupun lalai tidak melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum bagi masyarakat berupa hak menuntut pertanggungjawaban administratif Badan Pertanahan Nasional atas sertipikat yang data fisik/yuridisnya tidak sesuai keadaan lapangan, merujuk Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 2023. Perlindungan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah masih minim dan belum diatur tegas terlebih hadirnya Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1803/SK-HR.01/VIII/2026 yang seolah menggeser tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional pada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun demikian, pada dasarnya kesalahan data yang bersumber dari Badan Pertanahan Nasional menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional. Konsep ideal yang direkomendasikan adalah dengan pengadopsian pada negara Singapura, tindakan mempertahankan sistem publikasi negatif bertendensi positif akan mengarah pada skema asuransi dititikberatkan pada peralihan hak atas sertipikat elektronik
| Item Type: | Thesis (Disertasi(S3)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 27 Oct 2026 05:55 |
| Last Modified: | 27 Oct 2026 05:55 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85628 |
Actions (login required)
 |
View Item |
