Rismada Fahredo, Muhammad (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JABATAN PELAKSANA DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
MUHAMMAD_RISMADA_FAHREDO.pdf Download (495kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan pelaksana di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Pada akhir tahun 2025, pemenuhan formasi jabatan pelaksana baru mencapai 65,77% (584 dari 888 formasi), dengan penumpukan pegawai di unit pusat dan perkotaan serta kekurangan pegawai di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) wilayah kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan dan redistribusi PNS jabatan pelaksana, hambatan yang dihadapi, serta upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisis yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi atau sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara prosedural, tetapi belum efektif mengatasi ketidakseimbangan jumlah formasi pegawai. Selama Januari sampai September 2026 terdapat 12 perpindahan pegawai melalui kebijakan, tetapi 29 pegawai berkurang karena pensiun dan meninggal dunia, sehingga pemenuhan formasi turun menjadi 63,40%. Hambatan ditemukan pada keenam dimensi dan bermuara pada dua faktor utama, yaitu disposisi atau sikap pelaksana, berupa resistensi pegawai untuk keluar dari zona nyaman, sikap protektif pimpinan unit kerja, dan budaya ewuh pakewuh, serta sumber daya, berupa dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang belum menggambarkan beban kerja riil, data kepegawaian yang lambat diperbarui, keterbatasan jumlah pegawai, dan belum adanya dukungan nonfinansial yang terencana bagi pegawai yang diredistribusikan, misalnya pertimbangan domisili pegawai saat menentukan unit tujuan. Upaya yang telah dilakukan masih bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif masing-masing pimpinan, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih melembaga dengan prioritas pada perbaikan sumber daya dan disposisi pelaksana, antara lain melalui instrumen penegakan di tingkat internal, verifikasi Analisis Beban Kerja secara bersama, kriteria seleksi pegawai yang terbuka, dan pola rotasi berkala.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 15 Oct 2026 08:16 |
| Last Modified: | 15 Oct 2026 08:16 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85468 |
Actions (login required)
 |
View Item |
