ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DENGAN MERENDAHKAN MARTABAT PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Ramadan, Dai (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DENGAN MERENDAHKAN MARTABAT PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Dai ramadan.pdf Download (159kB) | Preview

Abstract

Pelecehan seksual secara verbal atau catcalling merupakan perilaku bernuansa seksual yang disampaikan melalui ucapan, siulan, panggilan, komentar terhadap tubuh, atau ungkapan lain yang tidak dikehendaki penerimanya. Perbuatan tersebut kerap dianggap sebagai candaan atau bentuk perhatian biasa, padahal dalam keadaan tertentu dapat merendahkan martabat, mengganggu rasa aman, serta membatasi kebebasan perempuan dalam menggunakan ruang publik. Artikel ini menganalisis pengaturan tindak pidana pelecehan seksual verbal yang merendahkan martabat perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sekaligus menelaah implementasinya dalam praktik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis yuridis-kualitatif terhadap bahan hukum dan peristiwa yang dibahas dalam bahan tesis, yaitu kasus Tanjung Duren, Gili Trawangan, dan Denpasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 5 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a UU TPKS memberikan dasar hukum bagi perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan. Namun, efektivitas norma masih menghadapi persoalan pemahaman masyarakat, pembuktian, identifikasi pelaku, karakter delik aduan, serta kecenderungan penyelesaian di luar proses pidana formal. Karena itu, penguatan pedoman teknis, penanganan yang berperspektif korban, akses terhadap pendampingan, dan edukasi publik menjadi kebutuhan penting agar kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan aturan tertulis.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	14 Oct 2026 06:19
Last Modified:	14 Oct 2026 06:19
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85407

Actions (login required)

View Item