REHABILITASI PEMULIHAN HAK TERHADAP DIREKTUR PERUSAHAAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (ASDP) BAGI PENEGAKAN HUKUM DAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

MULYATI, RIKA (2026) REHABILITASI PEMULIHAN HAK TERHADAP DIREKTUR PERUSAHAAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (ASDP) BAGI PENEGAKAN HUKUM DAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text RIKA.pdf Download (97kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) beserta dua mantan anggota direksi lainnya pada 25 November 2025, yang menimbulkan persoalan mengenai kedudukan rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan iklim investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan, prosedur, dan akibat hukum rehabilitasi pemulihan hak terhadap Direktur ASDP, mengkaji keterkaitannya dengan prinsip penegakan hukum dan akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta menganalisis relevansinya terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran serta penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi perlu dinilai berdasarkan keabsahan kewenangan, prosedur pemberian, ruang lingkup pemulihan hak, dan konsekuensi hukumnya. Dalam perspektif penegakan hukum, rehabilitasi perlu ditempatkan dalam hubungan yang proporsional dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban pengelolaan BUMN. Prinsip Business Judgment Rule juga relevan untuk menilai batas perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum. Dalam kaitannya dengan iklim investasi, rehabilitasi memiliki relevansi normatif terhadap kepastian hukum dan prediktabilitas kebijakan, tetapi pengaruhnya terhadap realisasi investasi belum dapat disimpulkan tanpa dukungan data empiris. Dengan demikian, pemulihan hak, penegakan hukum, dan kepastian berusaha perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	13 Oct 2026 07:04
Last Modified:	13 Oct 2026 07:04
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85314

Actions (login required)

View Item