PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA SEKOLAH ATAS MANIPULASI DATA PENERIMA DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Suyono, Danang (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA SEKOLAH ATAS MANIPULASI DATA PENERIMA DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text Danang Suyono.pdf Download (178kB) | Preview

Abstract

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan amanat konstitusional yang dirancang untuk menjamin pemerataan pendidikan melalui pemberian subsidi bagi siswa rentan. Namun, dana negara dalam jumlah besar yang disalurkan melalui program ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan sistemik, terutama melalui manipulasi basis data pendidikan nasional (Dapodik). Praktik kecurangan, yang didorong oleh asimetri data dan lemahnya pengawasan internal, meliputi mempertahankan siswa yang telah lulus sebagai penerima aktif, membuat entri fiktif, dan memalsukan status ekonomi. Meskipun kepala sekolah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran utama dan memikul tanggung jawab administratif tertinggi, pertanggungjawaban pidana mereka tetap kompleks di tengah perkembangan hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, kajian ini menganalisis kerangka hukum utama— termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, dan KUHP 2023—untuk mengkaji kualifikasi yuridis kecurangan ini, unsur niat pidana (mens rea), dan mekanisme pemulihan aset. Penelitian ini menemukan bahwa kepala sekolah tidak dapat mengalihkan tanggung jawab kepada operator administratif; berdasarkan Pasal 604 KUHP 2023, kegagalan mencegah manipulasi data merupakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana. KUHP baru ini mengukuhkan korupsi sebagai delik materiil yang menuntut pembuktian kerugian nyata, yang didorong oleh kelalaian yang disadari (luxuria) atau kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Pada akhirnya, menutup kesenjangan akuntabilitas ini bukan sekadar persoalan keadilan retributif, melainkan transformasi sistemik yang diperlukan untuk memulihkan tata kelola kelembagaan, melindungi dana publik, dan menjaga arah pembangunan manusia bangsa.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	13 Oct 2026 02:14
Last Modified:	13 Oct 2026 02:14
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85271

Actions (login required)

View Item