RUSTAM, SUPARJO (2026) PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS SINDANGKERTA KABUPATEN CIANJUR. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
SUPARJO RUSTAM.pdf Download (343kB) | Preview |
Abstract
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dituntut untuk menerapkan tata kelola yang baik demi kepuasan publik. Namun, pelaksanaan pelayanan tersebut pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sering kali dihadapkan pada hambatan operasional yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanganannya dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sindangkerta Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam kepada lima informan kunci dari unsur birokrasi dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance baru terpenuhi secara optimal pada aspek legal-administratif internal melalui Rekam Medis Elektronik, namun mengalami defisit substansial pada pemenuhan pelayanan publik seperti panjangnya waktu tunggu pasien, ketimpangan literasi teknologi virtual, dan ketiadaan sistem integrasi pencatatan komplain harian. Kendala operasional utama bersumber pada hambatan struktural berupa kelangkaan kuantitas dokter umum fungsional yang memicu penumpukan antrean, hambatan kultural berupa rendahnya pemahaman regulasi masyarakat rural, serta hambatan manajemen berupa praktik delegasi tugas klinis secara lisan tanpa surat mandat tertulis. Upaya penanganan dilakukan secara mandiri melalui simplifikasi prosedur registrasi online, pelapisan sistem kerja kolaboratif antarpetugas, dan perluasan kemitraan edukasi luar gedung di tingkat desa. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penataan penempatan tenaga medis oleh dinas terkait serta formalisasi surat pelimpahan wewenang klinis tertulis bagi perawat demi menjamin kepastian hukum dan keselamatan pasien.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 10 Oct 2026 06:35 |
| Last Modified: | 10 Oct 2026 06:35 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85236 |
Actions (login required)
 |
View Item |
