SUNARDI (2026) PENEGAKAN HUKUM PENYIRAMAN AIR KERAS PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP AKTIVIS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
SUNARDI.pdf Download (108kB) | Preview |
Abstract
Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Penyiraman Air Keras Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana terhadap Aktivis dalam Perspektif Keadilan Hukum” membahas persoalan penegakan hukum ketika anggota TNI sebagai aparat negara melakukan tindak pidana terhadap masyarakat sipil, khususnya aktivis. Fokus utama penelitian adalah perkara penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang melibatkan prajurit TNI dan diproses melalui sistem peradilan militer. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kesalahan pidana pelaku, tetapi juga menyentuh kedudukan prajurit sebagai subjek hukum, kewenangan peradilan militer, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, perlindungan korban, serta keadilan hukum. Latar belakang penelitian berangkat dari prinsip negara hukum yang menempatkan setiap orang, termasuk aparat negara, dalam posisi tunduk pada hukum. Prajurit TNI memang memiliki kedudukan khusus karena berada dalam organisasi militer yang memiliki sistem komando, disiplin, hierarki, dan kebutuhan pertahanan negara. Namun, kekhususan tersebut tidak berarti prajurit berada di luar hukum. Ketika prajurit melakukan tindak pidana terhadap masyarakat sipil, negara tetap harus memastikan adanya proses pertanggungjawaban yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan menjadi lebih penting ketika korban merupakan aktivis. Aktivis menjalankan fungsi sosial melalui partisipasi publik, kritik, advokasi, dan pembelaan kepentingan masyarakat. Kekerasan terhadap aktivis karena itu tidak hanya berakibat pada korban secara individual, tetapi dapat menimbulkan rasa takut dalam masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menjalankan aktivitas sosial. Penegakan hukum harus memberikan pesan bahwa status seseorang sebagai aktivis tidak mengurangi haknya untuk memperoleh perlindungan hukum. Penelitian juga menyoroti adanya ketegangan antara kekhususan peradilan militer dan prinsip equality before the law. Peradilan militer dibentuk untuk mengakomodasi karakter khusus kehidupan militer, tetapi prosesnya tetap harus sejalan dengan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan korban. Dengan demikian, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah prajurit dapat dipidana, tetapi bagaimana hukum menentukan yurisdiksi, menjalankan proses pemeriksaan, menentukan pidana, dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Secara garis besar, penelitian diarahkan pada tiga persoalan: pengaturan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana terhadap aktivis; pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ditinjau dari keadilan hukum; serta konsep penegakan hukum yang ideal untuk mewujudkan keadilan.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 06 Oct 2026 07:32 |
| Last Modified: | 06 Oct 2026 07:32 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85153 |
Actions (login required)
 |
View Item |
