PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN ANARKI DALAM AKSI DEMONSTRASI ORMAS GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA (GMBI) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

PRABOWO, BUDI (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN ANARKI DALAM AKSI DEMONSTRASI ORMAS GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA (GMBI) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text BUDI PRABOWO.pdf Download (142kB) | Preview

Abstract

Aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, aksi demonstrasi dapat berkembang menjadi tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain maupun fasilitas umum. Perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi pada dasarnya tidak dapat dibenarkan dengan alasan kebebasan menyampaikan pendapat apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan kualifikasi perbuatan anarki dalam aksi demonstrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan anarki dalam aksi demonstrasi dan pertanggungjawaban pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan kualifikasi perbuatan anarki dalam aksi demonstrasi tidak diatur dalam satu ketentuan pidana yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan anarkis dalam aksi demonstrasi Ormas GMBI pada prinsipnya didasarkan pada pertanggungjawaban pidana secara individual (individual liability), sehingga seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan dan dapat dibuktikan keterlibatannya berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	06 Oct 2026 05:10
Last Modified:	06 Oct 2026 05:10
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85145

Actions (login required)

View Item