TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS WANPRESTASI DALAM HUBUNGAN HUKUM DANA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Suryawati, Neni (2026) TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS WANPRESTASI DALAM HUBUNGAN HUKUM DANA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB). Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text NENI_SURYAWATI(1).pdf Download (113kB) | Preview

Abstract

Wajib pajak kerap menyerahkan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa perjanjian tertulis. Kekosongan norma terkait tata kelola dana klien dalam regulasi jabatan PPAT berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan rentan memicu wanprestasi yang merugikan wajib pajak. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana hubungan hukum antara wajib pajak dan PPAT dalam penyerahan dana BPHTB tanpa perjanjian dan kedua, bagaimana tanggung jawab perdata PPAT atas kerugian wajib pajak akibat tidak dilakukannya pembayaran dana BPHTB yang telah diterima berdasarkan kuasa pembayaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah spesifikasi deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, metode pendekatan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada 2 tahapan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kepustakaan berupa referensi dari buku-buku, yang kedua penelitian lapangan yaitu pengumpulan data empiris, teknik pengumpulan data yang dilakukan ada 2 yaitu pertama studi dokumen (melihat dan menganalisis dokumen), kedua wawancara pengumpulan data menggunakan data lapangan dan data kepustakaan, analisis datanya adalah menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu analisis tanpa menggunakan rumus statistik. Penelitian menyimpulkan hubungan hukum antara wajib pajak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penyerahan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tanpa perjanjian tertulis dikualifikasikan secara tegas sebagai perikatan konsensual tidak tertulis berupa pemberian kuasa bayar (lastgeving). Tanggung jawab perdata PPAT atas kegagalan penyetoran dana memenuhi seluruh unsur wanprestasi Pasal 1239 jo. Pasal 1243 KUH Perdata. Perlindungan preventif membutuhkan regulasi rekening khusus terpisah oleh PPAT, dan perlindungan represif optimal dicapai melalui gugatan ganti rugi perdata

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	30 Sep 2026 07:05
Last Modified:	30 Sep 2026 07:05
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84986

Actions (login required)

View Item