Rina Casmayanti, Aanya (2026) GREEN DEMOCRACY: INOVASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DALAM KERANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Aanya Rina Casmayanti MH 248040105.pdf Download (244kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya krisis ekologis dan sengketa lingkungan di daerah akibat eksploitasi sumber daya alam serta kelemahan penegakan hukum lingkungan. Dalam kerangka Green Constitution, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran strategis untuk mengawal keberlanjutan lingkungan. Namun, pengawasan kelembagaan sering terbentur oleh sifat rekomendasi yang non-binding serta kebuntuan pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) konvensional berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyulitkan masyarakat korban pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DPD RI dalam tata kelola lingkungan, hambatan serta penerapan gagasan Green Democracy, dan rekonstruksi peran DPD RI dalam mendorong pembentukan kebijakan hukum ekonomi berbasis lingkungan menuju Indonesia Emas 2045 di tiga lokus wilayah nasional (Indonesia Barat, Tengah, dan Timur). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan lokus (comparative/case approach). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan UU MD3, yang dianalisis secara kualitatif-komprehensif bersama bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan dengan menguji penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali terhadap doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Pasal 88 UU PPLH guna membedah kompleksitas sengketa lingkungan di kawasan industri, pertambangan/perkebunan, dan hilirisasi pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berwenang secara konstitusional (Pasal 22D UUD 1945) melakukan pengawasan ekologis, tetapi memerlukan inovasi politik Green Democracy untuk mentransformasi perannya menjadi perwakilan ekologis (ecological representation). Inovasi ini mendorong penerapan doktrin Strict Liability (Pasal 88 UU PPLH) sebagai asas lex specialis yang menyampingkan keharusan pembuktian unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga menjamin kepastian ganti rugi ekologis bagi masyarakat daerah. Rekonstruksi peran DPD RI dilakukan melalui penguatan fungsi legislasi berwawasan lingkungan, pengawasan proaktif (post-audit), dan pengawalan transisi menuju Green Economy serta Blue Economy demi mewujudkan keadilan ekologis menuju Indonesia Emas 2045
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 26 Sep 2026 03:00 |
| Last Modified: | 26 Sep 2026 03:00 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84917 |
Actions (login required)
 |
View Item |
