KEPEMILIKAN HAK WARIS BERKAITAN DENGAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA MENJADI WARGA NEGARA ASING

HERNIDELANI, HERDA (2026) KEPEMILIKAN HAK WARIS BERKAITAN DENGAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA MENJADI WARGA NEGARA ASING. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text HERDA HERNIDELANI - 228100003.pdf Download (280kB) | Preview

Abstract

Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kepemilikan tanah, khususnya dalam hal pewarisan. Hukum waris perdata mengakui hak mewaris berdasarkan hubungan darah tanpa membedakan kewarganegaraan, sedangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria membatasi kepemilikan Hak Milik atas tanah hanya bagi Warga Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kepemilikan tanah bagi WNI yang berubah kewarganegaraan menjadi WNA serta hak mewaris atas tanah bagi ahli waris yang berstatus WNA berdasarkan prinsip hak saisine. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, perubahan kewarganegaraan, dan pewarisan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WNI yang berubah kewarganegaraan menjadi WNA tidak dapat mempertahankan Hak Milik atas tanah dan wajib melepaskan atau mengalihkan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Hak Milik atas tanah hapus demi hukum dan tanah menjadi tanah negara. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pengalihan hak kepada pihak yang memenuhi syarat atau perubahan menjadi Hak Pakai sesuai dengan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Sementara itu, hak mewaris bagi ahli waris WNA tetap diakui berdasarkan prinsip hak saisine sebagaimana diatur dalam Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, tetapi pelaksanaan kepemilikan tanah tetap dibatasi oleh ketentuan hukum agraria.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	25 Sep 2026 05:54
Last Modified:	25 Sep 2026 05:54
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84901

Actions (login required)

View Item