NOBELIK PRILIAN, RONALD (2026) KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBUATAN AKTA TANAH DI ERA DIGITALISASI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
RONALD NOBELIK.pdf Download (434kB) | Preview |
Abstract
Sektor pertanahan di Indonesia merupakan sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum pemegang publica fides memiliki kedudukan strategis dalam sistem administrasi pertanahan nasional, namun instrumen akta yang dibuatnya berpotensi disalahgunakan sebagai sarana legitimasi tindak pidana korupsi. Fakta ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/TIPIKOR/2020/PT.BDG, di mana akta-akta PPAT digunakan untuk melegitimasi pengadaan Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Bandung yang sarat KKN dengan mark-up harga tanah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp69,6 miliar. Penelitian ini merumuskan dua identifikasi masalah: pertama, bagaimana tindakan hukum PPAT pra-pembuatan akta agar terhindar dari tindak pidana korupsi; dan kedua, bagaimana kekuatan mengikat akta PPAT di atas perbuatan pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2020/PT.BDG. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, analisis putusan, serta wawancara semi terstruktur. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif menggunakan Teori Sistem Hukum, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian. Penelitian menyimpulkan: pertama, PPAT wajib melakukan tahapan tindakan hukum pra-pembuatan akta secara kumulatif, meliputi verifikasi identitas digital melalui Disdukcapil, penelusuran riwayat hak via digital audit trail, penilaian profil risiko dan Enhanced Due Diligence terhadap Politically Exposed Persons, verifikasi kewajaran nilai transaksi, penolakan akta atas kausa terlarang, serta dokumentasi digital sebagai instrumen perlindungan diri; kedua, kekuatan mengikat akta PPAT bersifat kondisional dan relative bukan absolut ketika berhadapan dengan tindak pidana korupsi, sebab asas fraus omnia corrumpit dan prinsip kebenaran materiil dalam hukum pidana dapat menerobos kekuatan pembuktian formal akta otentik. Penelitian merekomendasikan reformasi regulasi verifikasi digital PPAT yang terintegrasi lintas instansi, penguatan mekanisme pengawasan, dan transformasi budaya hukum PPAT menuju paradigma agen integritas pertanahan.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 16 Sep 2026 04:50 |
| Last Modified: | 16 Sep 2026 04:50 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84767 |
Actions (login required)
 |
View Item |
