PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI BIDANG PENDIDIKAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Nazib Sakib, Mohamad (2026) PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI BIDANG PENDIDIKAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text MOHAMAD NAZIB SAKIB (248040039).pdf Download (211kB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan pengelolaan Dana BOS yang tidak seluruhnya diproses melalui mekanisme hukum pidana, melainkan hanya diselesaikan melalui sanksi administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan implementasinya (das sein), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi Dana BOS. Identifikasi masalah yang pertama bagaimana penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi dana bos di bidang pendidikan dalam persfektif kepastian hukum, yang ke dua bagaimana implementasi hambatan dan solusi penegakan hukum pidana terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bos pada sektor pendidikan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Polresta Bandung, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Dana BOS merupakan instrumen penting dalam perlindungan keuangan negara dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, yang dilakukan melalui tahapan sistem peradilan pidana serta didukung pembuktian kerugian keuangan negara. Penegakan hukum tersebut belum optimal karena masih dominan bersifat represif dan belum diimbangi dengan upaya preventif yang kuat. Implementasinya menghadapi hambatan normatif, struktural, teknis, dan kultural, terutama belum jelasnya batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, keterbatasan sumber daya, kesulitan pembuktian, serta lemahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi dan pengawasan, peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS, serta penegakan hukum yang konsisten guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah penyimpangan Dana BOS

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	10 Sep 2026 02:49
Last Modified:	10 Sep 2026 02:49
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84728

Actions (login required)

View Item