Anugrah P, Annas (2024) Implementasi Kebijakan Satu Data Jawa Barat pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Annas Anugrah P_MAKP.pdf Download (304kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kesenjangan implementasi (implementation gap) Kebijakan Satu Data Jawa Barat (SDJB) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan mandat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022, instansi ini wajib menyajikan data kepariwisataan secara mutakhir. Namun secara empiris, ketersediaan akses bagi 166 user aktif justru berkontradiksi dengan 112 dataset eksisting yang 100% terkunci dalam status statis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, dan merumuskan strategi optimalisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model sirkular Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pisau analisis utama dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III yang membedah dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelumpuhan ekosistem data di Disparbud Jabar berakar pada disfungsi sistemik di keempat dimensi tersebut. Hambatan utama mencakup kebingungan pemahaman standar metadata akibat ketiadaan pedoman teknis internal, krisis analis data yang hanya ditopang oleh 1 (satu) orang Pranata Komputer tanpa adanya fungsional Statistisi, keengganan aparatur akibat ketiadaan insentif, serta kuatnya ego sektoral akibat tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas bidang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi standar metadata bersama BPS, pengajuan formasi fungsional Statistisi, sentralisasi IT Strategic Planning, serta mengikat kewajiban data ke dalam sistem Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) guna memastikan pemutakhiran data berjalan optimal.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 04 Sep 2026 03:50 |
| Last Modified: | 04 Sep 2026 03:50 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84673 |
Actions (login required)
 |
View Item |
