AHMAD ANWARI, FIKRI (2026) ANALISIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT WAKAF YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PEMILIK TANAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
TESIS FIKRI AHMAD A .pdf Download (345kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat wakaf yang dibuat oleh notaris tanpa persetujuan pemilik tanah ditinjau dari perspektif hukum agraria, hukum wakaf, dan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan ini muncul karena dalam praktiknya masih ditemukan pembuatan akta dan sertifikat wakaf yang tidak memenuhi unsur persetujuan sah dari pihak yang berwenang, sehingga menimbulkan sengketa hukum mengenai status kepemilikan dan keabsahan tanah wakaf . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan wakaf, pertanahan, serta kewenangan notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat wakaf yang dibuat tanpa persetujuan pemilik tanah pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena bertentangan dengan syarat sah perbuatan hukum wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Persetujuan pemilik tanah merupakan unsur esensial dalam pelaksanaan ikrar wakaf, sehingga apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka akta wakaf dapat dinyatakan cacat hukum dan berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Selain itu, notaris atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang membuat akta tanpa memastikan adanya persetujuan dari pemilik tanah dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun etik karena dianggap melanggar asas kehati-hatian, asas kecermatan, dan asas legalitas dalam pelaksanaan jabatannya. Kesimpulan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris dan PPAIW, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pemilik tanah, dan terciptanya tertib administrasi wakaf di Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan syarat sah wakaf juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembuatan akta dan sertifikat wakaf.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 13 Aug 2026 02:05 |
| Last Modified: | 13 Aug 2026 02:05 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84519 |
Actions (login required)
 |
View Item |
