STRATEGI GERAKAN SOSIAL 17+8 TUNTUTAN RAKYAT UNTUK MENDESAK PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Yudhawinata, Rama Regawa (2026) STRATEGI GERAKAN SOSIAL 17+8 TUNTUTAN RAKYAT UNTUK MENDESAK PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.

[img]
Preview
Text
Abstrak 3 Bahasa (222030053).pdf

Download (242kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lembar Pengesahan (222030053).pdf

Download (345kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Tabel (222030053).pdf

Download (93kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Kata Pengantar (222030053).pdf

Download (256kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi (222030053).pdf

Download (275kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Cover (222030053).pdf

Download (160kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II (222030053).pdf

Download (235kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I (222030053).pdf

Download (371kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini ini membahas dinamika krisis demokrasi di Indonesia pada tahun 2025 yang dipicu oleh kebijakan pejabat publik yang memuncak pada tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, yaitu tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat kebrutalan aparat kepolisian. Respons represif negara dan pembungkaman ruang siber (internet shutdown) yang menciptakan kebuntuan advokasi domestik (domestic blockage) telah mengonversi ketakutan publik menjadi kemarahan kolektif (outrage) dan harapan (hope), yang mengkristal dalam manifesto Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi jaringan advokasi transnasional (TANs) yang digunakan oleh elemen masyarakat sipil melalui gerakan tersebut dalam mendesak penanganan pelanggaran HAM ke tingkat global. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan wawancara, penelitian ini dianalisis secara tematik menggunakan kerangka teori Transnational Advocacy Networks dari Keck dan Sikkink. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor non-negara secara efektif mengimplementasikan empat strategi utama untuk menembus impunitas, yaitu: information politics untuk memproduksi dan menyebarkan informasi kepada aktor- aktor yang terlibat; symbolic politics untuk memobilisasi solidaritas global melalui kampanye visual dwivarna "Brave Pink Hero Green"; leverage politics untuk mengaktivasi tekanan asimetris dari diaspora, media global, dan INGO; serta accountability politics untuk memaksa pemerintah tunduk pada komitmen International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meskipun gagal merealisasikan reformasi struktural jangka panjang, strategi jaringan advokasi transnasional ini membuahkan keberhasilan taktis berupa jatuhnya sanksi pemecatan dan pidana bagi aparat, serta sanksi etik bagi elit politik. Kesimpulannya, ketika saluran keadilan nasional tertutup, jaringan advokasi transnasional terbukti efektif menjadi instrumen perlawanan untuk menuntut akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM. Kata Kunci: Jaringan Advokasi Transnasional, Hak Asasi Manusia, Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026
Depositing User: S.Si Mochamad Yogi
Date Deposited: 03 Aug 2026 02:00
Last Modified: 03 Aug 2026 02:00
URI: https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84303

Actions (login required)

View Item View Item