NURHASANAH, SITI (2026) KEDUDUKAN IZIN LOKASI TERHADAP IZIN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DALAM RANGKA PENERBITAN HGB DI ATAS HPL. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
SITI NURHASANAH.pdf Download (327kB) | Preview |
Abstract
Pemanfaatan ruang laut dalam beberapa tahun terakhir meningkat seiring kebutuhan pembangunan dan investasi, namun memunculkan persoalan hukum yang serius sebagaimana terlihat pada kasus pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, ketika ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik terbit di atas area yang secara faktual masih berupa perairan laut tanpa diketahui keberadaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Hak Pengelolaan (HPL). Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus menyentuh praktik kenotariatan, karena akta yang dibuat Notaris menjadi mata rantai awal penerbitan hak atas tanah. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan, yaitu kedudukan dan bentuk perjanjian HGB di atas HPL dalam pemanfaatan ruang laut berdasarkan sistem perizinan berbasis izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, penerbitan HPL pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kekuatan mengikat HGB dasar HPL pada area reklamasi yang belum memiliki izin lokasi dan KKPRL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis kualitatif dan spesifikasi deskriptif analitis. Data utama berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Data sekunder tersebut didukung oleh data primer berupa kuesioner terhadap 28 pemangku kepentingan yang meliputi aparatur Kementerian ATR/BPN, Notaris/PPAT, aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, dan mahasiswa, yang diolah dalam bentuk distribusi frekuensi dan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan fungsi konfirmatif, diagnostik, dan indikatif terhadap temuan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perjanjian pemanfaatan tanah antara pemegang HPL dan pemohon HGB berkedudukan sebagai syarat mutlak penerbitan HGB dengan karakter ganda keperdataan dan publik yang sepatutnya dituangkan dalam akta autentik, dan batal demi hukum apabila objeknya masih berupa ruang laut tanpa KKPRL karena tidak memenuhi syarat objektif Pasal x 1320 KUHPerdata. Kedua, penerbitan HPL di wilayah pesisir bersifat berjenjang melalui lima tahapan yang diawali KKPRL dan dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, sehingga hanya dapat menjangkau daratan nyata atau hasil reklamasi yang sah. Ketiga, kekuatan mengikat HGB bersifat bertingkat: batal demi hukum dan tidak dapat diperbaiki apabila objeknya masih berupa laut, dapat dibatalkan apabila objek sah namun prosedurnya cacat, dan dinilai kasus per kasus bagi sertifikat produk rezim izin lokasi lama. Temuan empiris memperlihatkan konsensus para pelaksana pada tataran prosedur namun fragmentasi pada tataran akibat hukum, sehingga penelitian merekomendasikan penegasan norma kualifikasi kebatalan sertifikat serta pelembagaan kehati-hatian substantif Notaris/PPAT yang didukung seluruh responden.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 22 Jul 2026 04:32 |
| Last Modified: | 22 Jul 2026 04:32 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84201 |
Actions (login required)
 |
View Item |
