PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH EXS HAK GUNA USAHA YANG DI KELOLA MASYARAKAT KAMPUNG CARINGIN KABUPATEN CIANJUR TANPA IZIN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

Mukti Dwi Wibowo, Mukti Dwi Wibowo (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH EXS HAK GUNA USAHA YANG DI KELOLA MASYARAKAT KAMPUNG CARINGIN KABUPATEN CIANJUR TANPA IZIN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (513kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (287kB) | Preview

Abstract

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat, baik sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, maupun objek pembangunan. Permasalahan muncul ketika tanah eks Hak Guna Usaha yang sebelumnya dikelola oleh PT Bukit Jaya Asri di Perkebunan Kampung Caringin Kabupaten Cianjur tidak lagi dimanfaatkan secara aktif, kemudian dikelola oleh masyarakat tanpa izin tertulis dari pemerintah maupun pihak yang berwenang. Pengelolaan tanah tersebut dilakukan karena masyarakat memandang lahan tersebut telah lama dibiarkan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, dalam perspektif hukum agraria, penguasaan tanah eks Hak Guna Usaha tanpa izin menimbulkan persoalan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, literatur, dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan. Penelitian ini juga didukung dengan data primer sebagai pelengkap melalui wawancara kepada masyarakat yang mengelola tanah eks Hak Guna Usaha di Kampung Caringin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah eks Hak Guna Usaha yang telah berakhir atau tidak lagi dikelola pada prinsipnya kembali berada dalam penguasaan negara, sehingga masyarakat yang menggarap tanah tersebut tanpa izin tidak memperoleh hak atas tanah secara yuridis. Akibat hukumnya, penguasaan masyarakat hanya bersifat faktual, tidak melahirkan hak atas tanah, dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana. Adapun penyelesaian yang tepat perlu dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi oleh Kementerian ATR/BPN, musyawarah, negosiasi, atau penataan melalui kebijakan reforma agraria, sedangkan jalur litigasi dapat ditempuh apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, penyelesaian tanah eks Hak Guna Usaha harus mengutamakan kepastian hukum sekaligus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat penggarap. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Eks Hak Guna Usaha, Pemakaian Tanah Tanpa Izin.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	14 Jul 2026 04:16
Last Modified:	14 Jul 2026 04:16
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84071

Actions (login required)

View Item