TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Moch Abdu Sony Ihsanootaki, Moch Abdu Sony Ihsanootaki (2026) TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF HUKUM TATA NEGARA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (622kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (229kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (199kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya integritas para hakim di Mahkamah Konstitusi sebagaifondasi utama dalam melindungi supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan antara kondisi yang diharapkan (das sollen) dan kondisi yang ada (das sein), yang terlihat dari berbagai kasus pelanggaran etika, seperti yang melibatkan Akil Mochtar dan Anwar Usman. Hal ini menunjukkan adanya masalah integritas yang berpengaruh pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi. Isu yang diteliti dalam studi ini mencakup pengaturan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), efektivitas sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan solusi dalam menjaga integritas para hakim konstitusi dari sudut pandang hukum tata negara. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta praktik penerapan hukum yang berkaitan dengan pengawasan etika bagi hakim konstitusi. Data diperoleh dari penelitian pustaka yang mencakup sumber hukum primer dan sekunder, seperti undangundang, putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan literatur akademik yang berhubungan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif untuk mendeteksi perbedaan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa meskipun MKMK memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan etika, namun efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah kelemahan struktural, seperti adanya potensi konflik kepentingan, kurangnya independensi dalam pengawasan internal, karakter pengawasan yang cenderung reaktif, serta inkonsistensi dalam penegakan sanksi. Situasi ini menciptakan paradoks antara independensi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan konstitusional. Untuk itu, diperlukan penguatan dalam regulasi pengawasan etika, reformasi dalam sistem rekrutmen hakim konstitusi yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan pendidikan etika dan budaya integritas yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga reputasi Mahkamah Konstitusi. Kata kunci : majelis kehormatan, mahkamah konstutusi, integritas, , hakim

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	10 Jul 2026 06:51
Last Modified:	10 Jul 2026 06:51
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83980

Actions (login required)

View Item