Nadhifa Ahdi Fadillah, Nadhifa Ahdi Fadillah (2026) PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (62kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (236kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (163kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB) |
|
|
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB) |
|
|
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (44kB) |
|
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB) | Preview |
Abstract
Tingginya kasus sengketa tanah yang tidak terselesaikan secara damai, padahal mediasi diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menekankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pengelolaan tanah. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung? (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung? (3) Bagaimana usaha Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mediasi menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakhadiran pihak bersengketa, kurangnya itikad baik, perbedaan kemampuan dan pendidikan, data yang tidak lengkap, serta pihak yang menolak melaksanakan kesepakatan. (2) Upaya tersebut sejalan dengan asas hukum agraria dalam UUPA, yakni kepastian hukum (Pasal 5), keadilan, dan kemanfaatan (Pasal 6). Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada kesadaran hukum para pihak, profesionalisme mediator, dan ketersediaan data yang akurat. (3) Kantor Pertanahan mengatasi hal ini dengan mengundang kembali pihak bersengketa, memberikan pendampingan bagi pihak yang kurang mampu, menyosialisasikan peran mediasi, meningkatkan kapasitas mediator, serta menerapkan transformasi digital untuk mempercepat akses data. Kata Kunci: Sengketa Batas Tanah, Mediasi, Yuridis Normatif
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 10 Jul 2026 06:41 |
| Last Modified: | 10 Jul 2026 06:41 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83978 |
Actions (login required)
 |
View Item |
