UPAYA PENGAMANAN SUMBER DAYA ALAM DI LAUT NATUNA UTARA OLEH PEMERINTAH INDONESIA PADA SAAT SENGKETA LAUT CHINA SELATAN THE INDONESIAN GOVERNMENT’S EFFORTS TO SECURE NATURAL RESOURCES IN THE NORTH NATUNA SEA DURING THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE

Rahmawati, Sofie (2026) UPAYA PENGAMANAN SUMBER DAYA ALAM DI LAUT NATUNA UTARA OLEH PEMERINTAH INDONESIA PADA SAAT SENGKETA LAUT CHINA SELATAN THE INDONESIAN GOVERNMENT’S EFFORTS TO SECURE NATURAL RESOURCES IN THE NORTH NATUNA SEA DURING THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.

Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN SOFIE RAHMAWATI (222030068).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI SOFIE RAHMAWATI 222030068.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK 3 BAHASA SOFIE RAHMAWATI 222030068.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR SOFIE RAHMAWATI 222030068.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text COVER SOFIE RAHMAWATI (222030068).pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text BAB II SOFIE RAHMAWATI 222030068.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text BAB I SOFIE RAHMAWATI 222030068.pdf Download (309kB) | Preview

Abstract

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengamankan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Laut Natuna Utara pada saat sengketa Laut Cina Selatan periode 2017–2024. Laut Natuna Utara memiliki posisi strategis karena berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang beririsan dengan dinamika klaim nine-dash line Tiongkok. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman terhadap hak berdaulat Indonesia, terutama melalui praktik illegal, unreported, and unregulated fishing, kehadiran kapal asing, tekanan geopolitik, degradasi ekosistem laut, serta kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori sekuritisasi Mazhab Copenhagen dan konsep blue economy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi melalui penamaan Laut Natuna Utara, penegasan posisi hukum berdasarkan UNCLOS 1982, peningkatan patroli dan penegakan hukum, serta penguatan kebijakan kelautan berkelanjutan. Kebijakan blue economy menjadi instrumen penting untuk menghubungkan agenda keamanan dengan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, optimalisasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat kendala berupa tekanan geopolitik, keterbatasan pengawasan, koordinasi kelembagaan, ketersediaan data stok ikan, infrastruktur, pembiayaan, kapasitas nelayan, dan rantai nilai perikanan lokal. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa pengamanan Laut Natuna Utara perlu diarahkan pada model security-enabled blue economy, yaitu tata kelola yang menempatkan keamanan laut sebagai prasyarat bagi perlindungan sumber daya, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kata Kunci: Laut Natuna Utara, sekuritisasi, sumber daya alam, lingkungan hidup, blue economy, IUU fishing.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026
Depositing User:	S.Si Mochamad Yogi
Date Deposited:	02 Jul 2026 09:33
Last Modified:	02 Jul 2026 09:36
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83752

Actions (login required)

View Item