PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARAWAN

Delvina Febriyanti, Delvina Febriyanti (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARAWAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (203kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB) | Preview

Abstract

Pemalsuan dokumen administrasi kependudukan merupakan permasalahan hukum yang masih terjadi di Kabupaten Karawang. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen negara, tetapi juga menyentuh persoalan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 391 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukantentang Administrasi Kependudukan; penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang; serta hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Karawang beserta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan secara normatif telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Pasal 391 KUHP dan Pasal 93 UU Adminduk. Namun, penerapannya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pertanggungjawaban pidana karena penyelesaian perkara lebih sering dilakukan melalui pembetulan administratif tanpa dilanjutkan ke proses pidana. Hambatan utama yang dihadapi Kepolisian Resor Karawang adalah pencabutan laporan dan sulitnya pembuktian unsur kesengajaan. Dengan demikian, ketersediaan norma pidana yang memadai belum menjamin efektivitas penerapan pertanggungawaban pidana tanpa disertai konsistensi aparat dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pemalsuan Dokumen, Administrasi Kependudukan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	30 Jun 2026 06:49
Last Modified:	30 Jun 2026 06:49
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83635

Actions (login required)

View Item