PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PADA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PENGUATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM

Pitri Anggraeni, Pitri Anggraeni (2026) PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PADA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PENGUATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (210kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (141kB) | Preview

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu kualitas dari sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia sendiri juga akan terus berkembang, banyaknya tindak pidana mengenai narkotika yang muncul di masyarakat umum tersebut sangat mengkhawatirkan untuk generasi yang akan datang khususnya para calon penerus generasi untuk kemajuan Indonesia, permasalahan tersebut dapat dikatakan darurat, penelitian dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum yang diperlukan dalam menciptakan kualitas hukum terbaik dalam menangani tindak pidana narkotika, langkah dan cara yang dapat dilakukan instansi BNN dan kepolisian dalam menangani anggota yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk menjaga kualitas penegakan hukum dan strategi dan cara yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia dalam penangnanan tindak pidana narkotika untuk menjaga kualitas dari penegakan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual.dengan metode pendekatan yuridis normaif, Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian hukum ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, pendekatan ini penting karena dapat memberikan dasar teori yang kuat bagi penelitian untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam penanganan tindak pidana narkotika pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan potensi dari penyalahgunaan kewenangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya integritas aparat, serta kompleksitas penanganan perkara narkotika. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas penegakan hukum dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Kata Kunci : Penyidik, Kepolisian, BNN, Narkotika, Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	30 Jun 2026 06:33
Last Modified:	30 Jun 2026 06:33
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83631

Actions (login required)

View Item