KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI DI ATAS TANAH BEKAS MILIK ADAT DALAM MENGANTISIPASI PEMBERLAKUAN TANAH NEGARA PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN

Akhmal Avshary, Muhammad (2026) KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI DI ATAS TANAH BEKAS MILIK ADAT DALAM MENGANTISIPASI PEMBERLAKUAN TANAH NEGARA PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text M AKHMAL AVSHARY .pdf Download (274kB) | Preview

Abstract

Ketidakpastian hukum atas tanah bekas milik adat yang belum bersertipikat merupakan persoalan mendasar dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dan menjadi semakin kritis setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menempatkan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat bukan lagi sebagai bukti kepemilikan melainkan sekadar petunjuk dalam pendaftaran tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang memperpendek mekanisme penetapan tanah telantar sehingga mengancam pemegang Akta Jual Beli tanah bekas milik adat yang tanahnya dianggap tidak dimanfaatkan secara fisik. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kedudukan hukum Akta Jual Beli tanah bekas milik adat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, serta bagaimana kepastian hukum setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 terhadap masyarakat pemegangnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berspesifikasi deskriptif analisis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Akta Juak Beli tanah bekas milik adat bersifat dualistis, yakni sah sebagai akta autentik yang membuktikan peralihan hak berdasarkan asas terang dan tunai, tetapi tidak menghasilkan bukti kepemilikan sempurna tanpa diikuti pendaftaran tanah, sehingga sertipikat tetap menjadi satu- satunya alat bukti hak yang kuat. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mendegradasi dokumen adat menjadi sekadar petunjuk, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 memperparah kerentanan pemegang AJB melalui mekanisme penertiban yang dipercepat, sebagaimana tercermin dalam sengketa SDN Bunisari yang ahli waris pemegang Akta Jual Belinya menang pada tingkat pertama dan banding, namun dikalahkan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2242 K/Pdt/2025 oleh penguasaan negara untuk kepentingan pendidikan tanpa ganti rugi yang layak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan bersifat parsial dan kondisional

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	24 Jun 2026 04:36
Last Modified:	24 Jun 2026 04:36
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83592

Actions (login required)

View Item