Azalia Ludin, This study aims to conduct a juridical analysis of delayed BPJS (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERTUNDANYA KLAIM BPJS KESEHATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK PASIEN DALAM LAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG- UNDANGAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
MILYANI AZALIA.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tertundanya klaim BPJS Kesehatan serta dampaknya terhadap pemenuhan hak pasien dalam layanan kesehatan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan sehingga membuat kesenjangan antara das sollen dan das sein yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang merugikan pasien, serta bagaimana tanggung jawab hukum BPJS Kesehatan dan rumah sakit terhadap pemenuhan hak-hak pasien. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta hukum secara sistematis faktual dan secara akurat dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang – undangan. Tahap penelitian data yang digunakan terdiri dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan penelitian yuridis kualitatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan pemasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan tidak hanya merupakan permasalahan administratif, tetapi juga merupakan permasalahan hukum yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam dalam KUHPerdata Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189, Pasal 276, Pasal 411 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam mekanisme klaim BPJS Kesehatan. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan serta penegakan hukum untuk menjamin perlindungan hak pasien dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Komunikasi 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 21 May 2026 03:59 |
| Last Modified: | 21 May 2026 03:59 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83392 |
Actions (login required)
 |
View Item |
