Hardika Pamungkas, Dwiky (2026) IMPLIKASI HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM SUAMI ISTRI MELALUI PT PERSEORANGAN DALAM PT PERSEKUTUAN MODAL TANPA PISAH HARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Dwiky Hardika Pamungkas (228100052).pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Lahirnya Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) melalui Undang- Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan administratif bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun, dalam praktiknya muncul dinamika hukum baru ketika pasangan suami istri tanpa perjanjian pisah harta masing-masing mendirikan PT Perorangan dengan modal dari harta bersama, yang kemudian kedua entitas tersebut menjadi pemegang saham dalam satu PT Persekutuan Modal. Struktur kepemilikan silang (cross-ownership) ini memicu ketegangan substantif dan konflik norma antara prinsip pemisahan kekayaan (separate legal entity) dalam hukum perusahaan dan prinsip persatuan harta dalam hukum perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dan evaluatif. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin terkait hukum perseroan dan hukum keluarga. Pendekatan empiris dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, meliputi Notaris, Pelaku Usaha UMK, Akademisi Hukum Perusahaan, serta Pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pisau analisis Teori Organ, Asas Separate Legal Entity, Teori Konflik Norma, serta pendekatan Legal Risk Management. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif-formal melalui sistem AHU Online, konstruksi kepemilikan saham oleh dua PT Perorangan milik suami istri dinilai sah karena sistem menggunakan prinsip self-assessment dan membaca keduanya sebagai dua subjek hukum mandiri yang terpisah. Namun secara materiil-substantif, terjadi percampuran status aset (commingling of assets) karena saham tersebut bersumber dari harta bersama perkawinan, sehingga batasan tanggung jawab terbatas menjadi kabur. Struktur ini menimbulkan risiko hukum sistemik, seperti potensi kebuntuan pengambilan keputusan korporasi (deadlock) akibat konflik personal, kerumitan hukum saat terjadi perceraian atau pewarisan, serta melemahnya perlindungan hukum bagi kreditur pihak ketiga. Sinergi dan harmonisasi antara hukum perusahaan dan hukum keluarga dapat diwujudkan melalui peran strategis Notaris dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudence principle). Notaris berkewajiban melakukan verifikasi status perkawinan pendiri dan asal-usul modal sejak tahap awal. Langkah mitigasi risiko preventif yang dapat dirancang oleh Notaris meliputi pembuatan perjanjian perkawinan (baik antenuptial maupun postnuptial) serta pengonstruksian klausul-klausul perlindungan hukum yang tegas di dalam akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar perseroan guna menjamin pemisahan kepentingan ekonomi yang akuntabel
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 20 May 2026 09:17 |
| Last Modified: | 20 May 2026 09:17 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83374 |
Actions (login required)
 |
View Item |
