TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PP SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS JANJI KELULUSAN SEKOLAH KEDINASAN YANG DILAKUKAN OLEH LM

Salsabila Salma Jayanti, Salsabila Salma Jayanti (2026) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PP SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS JANJI KELULUSAN SEKOLAH KEDINASAN YANG DILAKUKAN OLEH LM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (159kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (121kB) | Preview

Abstract

Memorandum hukum ini membahas permasalahan hukum akibat janji kelulusan sekolah kedinasan yang dilakukan oleh LM dengan imbalan sejumlah uang tanpa kewenangan yang sah dan menimbulkan kerugian bagi PP sebagai korban, serta berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku baik dalam ranah pidana maupun perdata. Permasalahan ini muncul ketika janji tersebut tidak terealisasi dan dana yang telah diserahkan tidak dikembalikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian materiil yang signifikan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori penemuan hukum (rechtsvinding). Analisis dilakukan dengan metode interpretasi gramatical, authentic, sistematis, dan ekstensif terhadap ketentuan hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan LM yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang dan jaminan pengembalian merupakan rangkaian kebohongan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, karena terdapat maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum serta penggunaan tipu muslihat yang mendorong korban menyerahkan uang. Selain itu, hubungan hukum para pihak tetap sah meskipun tidak tertulis karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga kegagalan memenuhi janji tersebut merupakan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata yang menimbulkan kewajiban ganti kerugian. Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata. Korban juga memiliki dasar hukum untuk menempuh jalur litigasi melalui pelaporan pidana yang dapat disertai gugatan adhesi sebagaimana Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP guna memperoleh pemulihan kerugian secara lebih efisien, serta gugatan wanprestasi sebagai upaya lanjutan apabila kerugian belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik penipuan serupa. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan, Wanprestasi, Pemulihan Kerugian

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	18 May 2026 06:25
Last Modified:	18 May 2026 06:25
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83311

Actions (login required)

View Item