TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN RUMAH NEGARA KEPADA PURNAWIRAWAN TNI AD DI WILAYAH YURISDIKSI KODAM III SILIWANGI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Acep Bambang Nurjaman, Acep Bambang Nurjaman (2025) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN RUMAH NEGARA KEPADA PURNAWIRAWAN TNI AD DI WILAYAH YURISDIKSI KODAM III SILIWANGI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (424kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (352kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (286kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengalihan hak atas rumah negara kepada purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dengan fokus khusus pada proses yang terjadi di wilayah Kodam III/Siliwangi. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana mekanisme pengalihan hak tersebut dilakukan dalam praktik serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi jalannya proses tersebut, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan diperoleh dari studi pustaka serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan tujuan menilai kesesuaian penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini menelusuri ketentuan yang mengatur pengalihan dan pengalihan rumah negara serta menilai sejauh mana ketentuan tersebut dipatuhi dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengalihan hak rumah negara kepada purnawirawan TNI AD masih menghadapi berbagai permasalahan. Kendala utama meliputi tumpang tindih regulasi, perbedaan penafsiran hukum, lemahnya sistem manajemen, hingga ketidakjelasan status hukum atas tanah dan rumah negara yang ditempati. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya penyempurnaan regulasi, penataan kelembagaan, serta penguatan sistem manajemen agar pengalihan hak atas rumah negara dapat berlangsung secara transparan, tertib, dan adil. Kata Kunci: pengalihan hak, rumah negara, TNI AD, pengalihan, regulasi, purnawirawan.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	18 May 2026 03:13
Last Modified:	18 May 2026 03:13
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83295

Actions (login required)

View Item