Erlita Lily Cahya Aulia Putri Perdana, Erlita Lily Cahya Aulia Putri Perdana (2025) IMPLIKASI DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP IMPLEMENTASI TUJUAN HUKUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (190kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (122kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB) |
|
|
Text
K. BAB 5 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB) | Preview |
Abstract
Penerapan prinsip business judgement rule di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terdapat disparitas putusan hakim dalam menilai tanggung jawab direksi. Perbedaan interpretasi putusan pengadilan menimbulkan tanda tanya atas implementasi tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum, dan penerapan prinsip business judgement rule yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini dilakukan secara berbedabeda hal ini terjadi karena dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur kerugian negara, sehingga hakim harus mempertimbangkan regulasi lain yang berkenaan dengan persoalan kerugian negara. Praktik penegakan hukum menunjukan bahwa business judgement rule dapat dikesampingkan jika dalam fakta persidangan terbukti tindak pidana korupsinya. Implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum tidak dapat dikatakan belum merealisasikan tujuan hukum, karena keputusan hakim memiliki dasar yuridis, diantaranya pertama dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat asas kebebasan hakim dalam memutus perkara serta asas penggunaan hati nurani dalam memutus. Prinsip BJR dalam perkara tindak pidana korupsi diterapkan tanpa mengesampingkan aturan khususnya yaitu aturan yang terdapat dalam UU PTPK. Penerapan prinsip business judgement rule pada perkara tindak pidana korupsi tidak boleh hanya berpatokan pada business judgement rule. Business judgement rule tidak dapat dijadikan patokan ansich untuk tidak terjadi disparitas. Menjadikan business judgement rule sebagai satu-satunya patokan, dengan mengabaikan fakta dalam persidangan, mengabaikan Pasal 197 KUHAP (yang berperan menjamin proses peradilan pidan adil dan transparan) asas kebebasan hakim, asas penggunaan hati nurani, asas lex specialis derogat legi generali menempatkan hakim pada posisi sebagai corong undang-undang. Kata Kunci: Business Judgement Rule; Tujuan Hukum; Putusan Hakim
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 18 May 2026 03:08 |
| Last Modified: | 18 May 2026 03:08 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83294 |
Actions (login required)
 |
View Item |
