Awalia Syifa, Awalia Syifa (2025) EIGENDOM: HAK PENINGGALAN BELANDA DALAM SISTEM KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA DALAM PERKARA NOMOR 109 PK/PDT/2022. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (109kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134kB) | Preview |
Abstract
Sistem kepemilikan tanah di Indonesia secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, dalam prakteknya masih ditemukan sengketa pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah bekas eigendom vervonding, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik agraria. Artikel ini membahas keberlakuan hak eigendom sebagai peninggalan hukum kolonial dalam sistem kepemilikan tanah di Indonesia, dengan fokus pada perkara nomor 109 PK/ PDT/ 2022. Tujuan penelitian adalah untuk menilai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang hak atas tanah eigendom dan untuk mengevaluasi apakah putusan Mahkamah Agung telah sejalan dengan prinsip-prinsip Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa konversi hak eigendom masih menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat. Dalam perkara a quo, Mahkamah Agung memutuskan tanpa mempertimbangkan secara utuh hak-hak historis yang belum dikonversi secara administratif, sehingga belum mencerminkan prinsip keadilan substansif sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5. Putusan hakim dinilai belum sepenuhnya menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta belum memberi perlindungan hukum optimal terhadap pemegang hak atas tanah eigendom. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pendekatan progresif dalam penafsiaran hukum pertanahan untuk menjamin perlindungan yang adil.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 18 May 2026 02:29 |
| Last Modified: | 18 May 2026 02:29 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83293 |
Actions (login required)
 |
View Item |
