PEMULIHAN NAMA BAIK (REHABILITASI) PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM RUANG LINGKUP KORPORASI PASCA PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK

Imam Mukhlish Ash Shiddiq, Imam Mukhlish Ash Shiddiq (2025) PEMULIHAN NAMA BAIK (REHABILITASI) PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM RUANG LINGKUP KORPORASI PASCA PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (178kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB) | Preview

Abstract

Pemulihan nama baik korporasi pasca putusan bebas (vrijspraak) dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup menjadi isu krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun korporasi dinyatakan tidak bersalah, stigma sosial dan kerugian reputasi tetap melekat, memengaruhi kepercayaan publik, investor, dan mitra bisnis. Penelitian ini bertujuan mengkaji akibat hukum tindak pidana lingkungan terhadap korporasi, faktor-faktor yang memengaruhi putusan bebas dalam kasus yang melibatkan korporasi, serta model pemulihan nama baik yang efektif pasca putusan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka, mengkaji regulasi seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8/1981 tentang KUHAP, dan Peraturan MA No. 13/2016, serta analisis kasus Putusan MA No. 6636/K/Pid.Sus-LH/2022. Data dikumpulkan dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk merumuskan solusi rehabilitasi. Kerangka teori mencakup keadilan restoratif, teori rehabilitasi, asas res judicata pro veritate habetur, strict liability, teori reputasi, dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum untuk rehabilitasi, implementasinya tidak konsisten karena kurangnya regulasi teknis dan eksekusi oleh kejaksaan. Pemulihan nama baik dapat dicapai melalui program CSR, sertifikasi lingkungan, dan fasilitasi investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi rehabilitasi yang adaptif, peran aktif kejaksaan, dan strategi komunikasi melalui media diperlukan untuk memulihkan citra korporasi, mendukung keadilan restoratif, dan menjamin kepastian hukum. Kata Kunci: Pemulihan nama baik, tindak pidana lingkungan, korporasi, putusan bebas, keadilan restoratif.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	13 May 2026 07:40
Last Modified:	13 May 2026 07:40
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83270

Actions (login required)

View Item