Robbi Firmansah, Robbi Firmansah (2025) PELEKATAN FRASA ‘PENYELENGGARA NEGARA’ BAGI KELUARGA PENYELENGGARA NEGARA TERHADAP KASUS GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (219kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (254kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB) |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (149kB) | Preview |
Abstract
Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait modus operandi gratifikasi yang menggunakan keluarga penyelenggara negara sebagai tameng untuk menyamarkan penerimaan ilegal. Fenomena ini menciptakan persoalan hukum serius karena adanya keterbatasan tekstual dalam regulasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat identifikasi masalah yaitu: 1. Bagaimana gratifikasi kepada keluarga penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2. Bagaimana frasa penyelenggara negara terpenuhi sebagai syarat pertanggungjawaban pidana gratifikasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tersebut serta mengonstruksikan landasan yuridis pelekatan status penyelenggara negara bagi keluarga guna mewujudkan pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, dan teori hukum melalui studi pustaka (library research). Data yang terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif dengan teknik analisis yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, menggunakan alat analisis berupa silogisme hukum, interpretasi hukum (termasuk penafsiran ekstensif), dan konstruksi hukum untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan gratifikasi dalam UU Tipikor saat ini masih bersifat terbatas secara gramatikal sehingga gagal menjangkau keluarga sebagai subjek penerima. Namun, pelekatan status penyelenggara negara bagi keluarga dapat dikonstruksikan melalui penafsiran ekstensif terhadap frasa "berhubungan dengan jabatannya" untuk memenuhi unsur actus reus. Sementara itu, pemenuhan unsur kesalahan (mens rea) bagi penyelenggara negara dilakukan melalui sinkronisasi Doktrin Penyertaan (medeplegen) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Penyelenggara negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kerjasama sadar (bewuste samenwerking) atau melakukan pembiaran terhadap gratifikasi yang diterima keluarganya. Peneliti menyarankan revisi UU Tipikor untuk mengadopsi delik trading in influence guna menutup celah impunitas bagi keluarga penyelenggara negara. Kata Kunci: Gratifikasi, Keluarga, Penyelenggara Negara, Penafsiran Ekstensif, Penyertaan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 11 May 2026 02:43 |
| Last Modified: | 11 May 2026 02:43 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83161 |
Actions (login required)
 |
View Item |
