PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI INTIDANA SEMARANG PASCA PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Jenniefer Royhan, Jenniefer Royhan (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI INTIDANA SEMARANG PASCA PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (494kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (683kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (219kB) | Preview

Abstract

Koperasi Simpan Pinjam Intidana mengalami gagal bayar senilai Rp. 900M, hingga berujung pada kepailitan. Masalah utama terletak pada disharmoni antara UU Perkoperasian yang berasas kekeluargaan dengan UU Kepailitan dan PKPU yang bersifat likudiatif, sehingga status anggota koperasi hanya diposisikan sebagai kreditor konkuren yang haknya rentan. Identifikasi masalah penelitian ini meliputi: (1) Pengaturan perlindungan hukum anggota pasca-pailit; (2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan; dan (3) Mekanisme penyelesaian kerugian anggota. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk menggambarkan perlindungan hukum anggota secara sistematis dan faktual. Pendekatan dilakukan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunderdan tersier, serta didukung penelitian lapangan berupa wawancara dengan kurator dan pengurus koperasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang holistik dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pengaturan perlindungan hukum saat ini masih mengalami disharmoni norma antara UU Kepailitan yang belum mengakomodir kedudukan unik anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, dengan Undang-Undang Koperasi yang berlandaskan demokrasi ekonomi Indonesia, (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi Intidana mencakup upaya preventif melalui pengawasan internal dan represif melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Putusan Peninjauan Kembali No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 menjadi instrumen krusial yang membatalkan pailit KSP Intidana dan mengembalikan khitah koperasi. (3) Mekanisme kerugian anggota koperasi dilakukan secara litigasi sehingga dapat melakukan restrukturisasi utang dan pengembalian kedaulatan kepada Rapat Anggota sebagai otoritas tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan guna menjamin hak ekonomi anggota. KATA KUNCI: Anggota Koperasi; Intidana; Kepailitan; Perlindungan Hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Nandang Haeruman
Date Deposited:	06 May 2026 01:46
Last Modified:	06 May 2026 01:46
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83008

Actions (login required)

View Item