SULASTRI, SUSI (2026) IMPLEMENTASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) GRATIS UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DIKAJI DALAM ASPEK HUKUM KESEHATAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
SUSI SULASTRI (UPDATE)Thesis_ IMPLEMENTASI BPJS GRATIS UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DILIHAT DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN (3).pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Gratis dalam kerangka program Universal Health Coverage (UHC) dikaji dalam aspek hukum kesehatan, serta untuk mengetahui tanggung jawab dan kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program badan penyelenggara jaminan sosial gratis. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Gratis berdasarkan asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, dan asas perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang implementasi badan penyelenggara jaminan sosial yang dikaji dalam aspek hukum kesehatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan implementasi program jaminan kesehatan gratis. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yaitu studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta wawancara terhadap para narasumber untuk memperkuat analisis. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kepustakaan berupa catatan hasil penelaahan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier, sedangkan dalam tahap penelitian lapangan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan daftar pertanyaan. Analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder dengan data primer tanpa menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi badan penyelenggara jaminan sosial gratis pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Program badan penyelenggara jaminan sosial gratis telah memberikan manfaat dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat, dan memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC). Namun demikian, implementasi badan penyelenggara jaminan sosial gratis masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidaktepatan data peserta, ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah, keterlambatan pembayaran iuran oleh pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, serta meningkatnya beban pelayanan di fasilitas kesehatan. Dalam praktiknya, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas pembiayaan badan penyelenggara jaminan sosial gratis belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dan belum adanya mekanisme sanksi yang tegas terhadap tunggakan pembayaran iuran.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 05 May 2026 08:17 |
| Last Modified: | 05 May 2026 08:17 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82993 |
Actions (login required)
 |
View Item |
