PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

REZTA UTAMA, MUHAMMAD (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview

Text M. Rezta Utama-228040066.pdf Download (186kB) | Preview

Abstract

Perkembangan penegakan hukum terhadap kebijakan pemerintahan menunjukkan semakin kaburnya batas antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, khususnya dalam menilai perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta kekhawatiran terjadinya kriminalisasi kebijakan (criminalization of policy), terutama terhadap kebijakan yang diambil dalam kondisi darurat, keterbatasan regulasi, atau dalam kerangka diskresi pemerintahan (freies ermessen). Di satu sisi, Hukum Administrasi Negara menekankan asas kemanfaatan (doelmatigheid) dan penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam negara kesejahteraan (welfare state), sementara di sisi lain Hukum Pidana menitikberatkan pada asas legalitas dan perlindungan keuangan negara. Perbedaan pendekatan tersebut sering menimbulkan konflik penafsiran antara pejabat administrasi negara dan aparat penegak hukum. Adapun permasalahan yang akan dikaji yaitu: 1) Bagaimana suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum administrasi negara dan hukum pidana? 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pelanggaran hukum administrasi dan/atau hukum pidana

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	05 May 2026 05:03
Last Modified:	05 May 2026 05:03
URI:	https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82967

Actions (login required)

View Item