Ijlal, Muhammad Fakhri (2025) Dampak Hubungan Bilateral Korea Selatan dan Jepang di Masa Pemerintahan Yoon Suk-Yeol Ditinjau Melalui Teori Reorientasi dan Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (290kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (377kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (301kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK 3 BAHASA.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Dalam ilmu hubungan internasional, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang selalu dipandang sebagai enigma di kawasan Asia Timur. Perbedaan kebijakan luar negeri serta isu historis dari zaman Perang Dunia II yang dipolitisasi oleh kelompok sayap kiri dan sayap kanan di Korea Selatan setelah zaman otoriter, membuat hubungan antara Seoul dan Tokyo terjebak dalam siklus naik turun. Upaya sebelumnya dalam menyelesaikan isu historis telah dilakukan, tetapi belum mewujudkan hasil, terutamanya setelah hubungan antara kedua negara memburuk saat Mahkamah Agung memutuskan pada tahun 2018 bahwa Mitsubishi Heavy Industries harus membayar ganti rugi kepada korban kerja paksa. Didukung oleh kelompok politik “new-right”, Yoon Suk-yeol terpilih menjadi presiden pada tahun 2022, dan membunyikan keinginan untuk mengubah kebijakan luar negeri Korea Selatan melalui strategi Indo-Pasifiknya, termasuk memperbaiki hubungan dengan Jepang sebagai negara mitra. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Yoon Suk-yeol ditinjau melalui teori reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri Holsti selama masa pemerintahannya dari tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi pustaka untuk meneliti kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintahan Yoon dalam mencapai reorientasi atau restrukturisasi kebijakan luar negeri dengan Jepang. Hasil penemuan dari skripsi ini menemukan bahwa Korea Selatan telah mencapai restrukturisasi atau reorientasi kebijakan luar negeri dalam memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Kebijakan-kebijakan seperti perubahan skema pembayaran korban kerja paksa Jepang melalui perusahaan Korea Selatan, sikap netral terhadap pelepasan air limbah Fukushima, dan dukungan terhadap penobatan situs tambang emas Sado sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO menuai kontroversi secara domestik dan dalam segi opini publik, tetapi telah secara sukses menghangatkan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Ditandatanganinya Perjanjian Camp David antara Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 2023 secara sukses menunjukkan komitmen militer yang baru antara Korea Selatan dan Jepang yang mengikat. Meski demikian, Korea Selatan masih belum mencapai terhadap restrukturisasi tipologi dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini dikarenakan Perjanjian Camp David tersebut masih bersifat pakta konsultatif dan tidak memberikan tentara Jepang akses terhadap pangkalan militer di Korea Selatan. Maka dari itu, Korea Selatan masih mempertahankan status tipologi dependence terhadap Amerika Serikat yang masih kuat. Kata Kunci: Korea Selatan, Jepang, Kebijakan Luar Negeri, New Right, Isu Historis
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026 |
| Depositing User: | Mr Iwan Ridwan Iwan |
| Date Deposited: | 04 May 2026 06:22 |
| Last Modified: | 04 May 2026 06:33 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82924 |
Actions (login required)
 |
View Item |
