Natjwa Nabilla Zahra, Natjwa Nabilla Zahra (2026) FENOMENA FATHERLESS SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK AKIBAT KELALAIAN AYAH MEMBERI NAFKAH PASCA PERCERAIAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (208kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (359kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (434kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB) |
|
|
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB) |
|
|
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB) |
|
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (260kB) | Preview |
Abstract
Perceraian tidak hanya menandai berakhirnya suatu perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga membawa dampak hukum pada hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam hal perawatan dan penyediaan nafkah. Dalam kenyataannya, banyak ayah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah setelah perceraian, sehingga muncullah fenomena anak tanpa ayah yang berpengaruh pada kesejahteraan dan perkembangan anak. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara aturan hukum yang mengatur tanggung jawab orang tua dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena anak tanpa ayah sebagai tindak pidana penelantaran anak yang diakibatkan oleh kelalaian ayah dalam memberikan nafkah setelah perceraian dan untuk meneliti dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut tindakan tersebut. Studi ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan antara lain terdiri dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta dari sumber hukum sekunder yang berupa literatur ilmiah dan doktrin hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena anak yang tidak memiliki ayah akibat pengabaian nafkah setelah perceraian tidak hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak yang memiliki konsekuensi pidana jika memenuhi syarat tanggung jawab hukum, adanya tindakan pengabaian, dampak yang ditimbulkan, serta kesalahan dari pelaku. Secara hukum, sistem hukum di Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang cukup untuk menindak perbuatan ini melalui peraturan dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, tantangan terbesar terletak pada penegakan hukum yang sering kali menganggap kelalaian nafkah sebagai masalah pribadi antara mantan pasangan, sehingga perlindungan hak anak belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan perlindungan anak dari penelantaran setelah perceraian. Kata Kunci: Perceraian, Fatherless, Penelantaran Anak, Kewajiban Nafkah, Perlindungan Anak.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 29 Apr 2026 08:15 |
| Last Modified: | 29 Apr 2026 08:15 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82873 |
Actions (login required)
 |
View Item |
