Putri, Alma Larissa Amayrha (2026) RESPON HUMAN RIGHTS WATCH TERHADAP KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DI FILIPINA. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
COVER.pdf Download (18kB) | Preview |
|
|
Text
REFERENSI.pdf Download (443kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (42kB) | Preview |
|
|
Text
KATTA PENGANTAR.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (295kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (303kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK 3 BAHASA.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (187kB) | Preview |
Abstract
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan global yang memengaruhi keamanan, stabilitas sosial, dan hak asasi manusia. Di kawasan Asia Tenggara, Filipina menjadi salah satu negara dengan tingkat peredaran narkoba yang tinggi, terutama di wilayah metropolitan seperti Manila, Cebu, dan Davao. Pemerintah Filipina, di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, meluncurkan kebijakan “War on Drugs” sejak tahun 2016 sebagai bentuk respons terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini dilaksanakan secara agresif melalui proyek “Double Barrel” yang terdiri atas Project Tokhang dan Project High Value Target (HVT), dengan dukungan penuh dari Kepolisian Nasional Filipina. Dalam implementasinya, pendekatan yang diambil pemerintah sering kali bersifat represif dan memicu pelanggaran HAM, terutama pembunuhan di luar proses hukum. Sejak diterapkannya kebijakan ini, dilaporkan bahwa lebih dari 30.000 orang menjadi korban, baik melalui operasi polisi maupun oleh kelompok vigilante. Tidak hanya para pengguna dan pengedar narkoba yang terdampak, tetapi juga warga sipil tak bersalah, termasuk anak-anak, menjadi korban kekerasan. Situasi ini memicu kritik luas dari berbagai aktor internasional, termasuk organisasi HAM seperti Human Rights Watch , yang menilai kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia universal. Human Rights Watch aktif melakukan advokasi dengan menyusun laporan investigasi, kampanye global, dan tekanan terhadap pemerintah Filipina serta lembaga internasional seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pendekatan yang digunakan Human Rights Watch mencerminkan strategi jaringan advokasi transnasional (Transnational Advocacy Networks), dengan fokus pada politik informasi dan politik akuntabilitas. Respons Human Rights Watch juga mencerminkan bagaimana norma-norma internasional dan prinsip kontruktivisme dalam hubungan internasional bekerja dalam mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara. Dengan menggunakan pendekatan teoritis kontruktivisme, penelitian ini melihat bahwa identitas dan norma global tentang HAM dapat mengarahkan perilaku negara melalui interaksi sosial dan tekanan internasional. Meski begitu, upaya Human Rights Watch tidak berjalan tanpa hambatan. Penolakan pemerintah Filipina untuk bekerja sama, termasuk penarikan dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional, menunjukkan bahwa dukungan internal terhadap kebijakan represif Duterte tetap kuat. Terlepas dari perubahan kepemimpinan pada tahun 2022, pendekatan represif terhadap masalah narkoba masih bertahan, meski dibungkus dengan retorika rehabilitas Kata Kunci: Hak Asasi Manusia , War On Drugs, Filipina
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2026 |
| Depositing User: | S.Si Mochamad Yogi |
| Date Deposited: | 29 Apr 2026 02:14 |
| Last Modified: | 29 Apr 2026 02:14 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82859 |
Actions (login required)
 |
View Item |
