Muhamad Reza Andika Bahtiarsyah, Muhamad Reza Andika Bahtiarsyah (2026) PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (119kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (273kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (201kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini didasarkan pada perubahan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang menegaskan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN merupakan keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait hubungan antara konsep kerugian negara dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada BUMN. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana penerapan Pasal 4B terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada BUMN serta bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam memproses tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN. Di sisi lain, berbagai kasus korupsi yang melibatkan BUMN menunjukkan adanya risiko kerugian negara yang signifikan sehingga memperkuat pentingnya kejelasan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis implikasi Pasal 4B terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi serta mengevaluasi upaya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada BUMN. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum utama dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tindakan korupsi, serta hukum keuangan negara. Selain itu, juga digunakan sumber hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan pandangan dari para pakar hukum. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilaksanakan terhadap BUMN jika tindak pidana terjadi dalam konteks kegiatan usaha korporasi, memberikan manfaat bagi korporasi, dan dilakukan oleh pengurus atau individu yang bertindak atas nama korporasi tersebut. Meski begitu, pelaksanaan tanggung jawab pidana terhadap badan usaha milik negara (BUMN) masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pembuktian unsur kesalahan dari korporasi dan ketidakadaan panduan teknis yang jelas dalam penegakan hukumnya. Oleh sebab itu, diperlukan legislasi oleh lembaga legislatif serta penguatan peran eksekutif dan yudikatif dalam penegakan hukum agar kejahatan korupsi yang melibatkan BUMN dapat ditangani secara efektif tanpa mengganggu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik. Kata Kunci : BUMN, Korupsi, Korporasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2026 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 28 Apr 2026 07:06 |
| Last Modified: | 28 Apr 2026 07:06 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82849 |
Actions (login required)
 |
View Item |
