Devina Puspa Yanti, Devina Puspa Yanti (2025) PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI DARI AHLI WARIS MAFQUD (HILANG) BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (72kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (171kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (188kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (114kB) | Preview |
Abstract
Pembagian harta orang lain yang telah meninggal dunia, status orang hilang ini diperhitungkan dengan cara yang berbeda. Meskipun secara hukum orang hilang dianggap masih hidup untuk urusan pengurusan harta miliknya, dalam hal pembagian warisan orang yang sudah wafat, orang hilang diperlakukan seolaholah telah meninggal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu (1) Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak ahli waris pengganti dari ahli waris yang hilang (2) Bagaimana implementasi perlindungan hak waris ahli waris pengganti dari ahli waris mafqud di masyarakat dan (3) Bagaimana alternatif solusi perlindungan hak waris ahli waris pengganti dari ahli waris mafqud dari Kompulasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian berupa tahap kepustakaan yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dalam pengambilan data. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan lapangan. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dan dalam studi lapangan. Data analisis dalam penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, KHI mengatur hak ahli waris pengganti dari ahli waris yang hilang adalah bahwa status mereka ditetapkan sebagai ghaib atau mafqud melalui putusan pengadilan, sehingga pengelolaan serta penyaluran hak warisnya harus mengikuti ketentuan Pasal 171 huruf b, Pasal 185, dan Pasal 191 KHI. Kedua, implementasi perlindungan hak waris ahli waris pengganti dari ahli waris mafqud di masyarakat pada dasarnya berjalan melalui penerapan ketentuan Pasal 96 ayat (2), Pasal 171, Pasal 185, dan Pasal 191 KHI yang memastikan bahwa status hukum mafqud harus ditetapkan pengadilan terlebih dahulu sehingga hak waris dapat dialihkan secara sah, terukur, dan tetap sesuai prinsip syariah. Dan ketiga, alternatif solusi perlindungan hak waris ahli waris pengganti dari ahli waris mafqud dari Kompulasi Hukum Islam (KHI) adalah harta warisan tetap dicatat, dikelola, atau dititipkan sementara bagi ahli waris ghaib sampai yang bersangkutan hadir atau ada penetapan resmi mengenai status mafqud, sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 KHI yang menegaskan hak waris ghaib tetap melekat hingga keputusan pengadilan menyatakan sebaliknya. Kata Kunci : Perlindungan, Waris, dan Mafqud.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Nandang Haeruman |
| Date Deposited: | 23 Apr 2026 07:58 |
| Last Modified: | 23 Apr 2026 07:58 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/82774 |
Actions (login required)
 |
View Item |
